Kupang, SonafNTT-News.com — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, meninggalkan dampak serius bagi masyarakat di Pulau Flores. BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 04.58 Wib dengan kedalaman 15 kilometer dan episenter sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo.
Di tengah situasi darurat tersebut, persoalan penanganan bencana tidak hanya menyangkut kecepatan mengirim bantuan. Ketepatan data menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan benar-benar tiba di lokasi yang membutuhkan.
Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan NTT merilis laporan situasi dan dampak gempa yang diperbarui pada 18 Agustus 2026 pukul 17.30 WITA. Laporan tersebut mencakup tujuh kabupaten di Flores, yakni Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
Berdasarkan laporan sementara tersebut, 69 orang dilaporkan meninggal dunia, 331 orang mengalami luka-luka, sementara 35.329 warga terpaksa mengungsi. Angka tersebut menunjukkan bahwa gempa bukan hanya menghadirkan kerusakan fisik, tetapi juga krisis kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, dan terukur.
Data Bukan Sekadar Angka
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Perempuan dan Anak, Adoe Yuliana Elisabeth, melalui Ketua Baguna DPD PDI Perjuangan NTT Simon Petrus Nilli, menekankan bahwa data harus ditempatkan sebagai instrumen kerja kemanusiaan.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa jumlah korban, berapa rumah yang rusak, atau berapa banyak warga yang mengungsi.
Ia menegaskan Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: siapa yang membutuhkan bantuan, di mana mereka berada, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana bantuan dapat menjangkau lokasi tersebut?
Di titik inilah pendataan menjadi sangat penting.
Data yang akurat dapat membantu menentukan skala prioritas, mengorganisasi sumber daya, memetakan wilayah yang sulit dijangkau, serta menghindari penumpukan bantuan di satu lokasi sementara wilayah lain justru belum tersentuh.
Laporan sementara Baguna mencatat 14.561 rumah terdampak, terdiri dari 6.163 rumah rusak berat, 2.481 rusak sedang, dan 5.917 rusak ringan.
Sementara untuk Manggarai mencatat 1.983 rumah terdampak, termasuk 1.597 rumah rusak berat. Di Manggarai Timur, terdapat 2.749 rumah terdampak dengan 662 diantaranya masuk kategori rusak berat.
Lebih lanjut di uraian bahwa adanya 2.296 rumah terdampak, Nagekeo 2.862 rumah, Ende 951 rumah, Sikka 227 rumah, dan Manggarai Barat 3.493 rumah. Namun, angka tersebut belum dapat dianggap sebagai data final.
Baguna menegaskan bahwa klasifikasi tingkat kerusakan masih membutuhkan verifikasi teknis di lapangan. Bahkan di Ngada terdapat 536 rumah yang belum memiliki keterangan mengenai tingkat kerusakannya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa data bencana bersifat dinamis. Angka dapat berubah seiring terbukanya akses ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, masuknya laporan baru, dan selesainya proses verifikasi teknis.
Karena itu, kecepatan pendataan harus berjalan beriringan dengan ketelitian.
Infrastruktur Ikut Lumpuh
Dampak gempa juga tidak berhenti pada rumah warga.
Sejumlah fasilitas publik dan infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari fasilitas pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, pasar, jalan, jembatan hingga jaringan irigasi. Gangguan juga terjadi pada infrastruktur energi dan komunikasi.
Laporan Baguna mencatat 24 gardu induk dan jaringan distribusi listrik terdampak di Sikka, Ende, dan Nagekeo. Selain itu, terdapat laporan kerusakan sembilan unit SPAM, dua unit IPA, serta dua BTS di Manggarai Timur.
Ketika jalan rusak, jembatan terganggu, listrik padam, dan komunikasi terputus, persoalan bencana menjadi semakin kompleks.
Bantuan mungkin tersedia, tetapi pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana bantuan tersebut dapat sampai kepada warga? Karena itu, pemetaan akses menjadi bagian penting dalam respons bencana.
Jangan Sampai Bantuan Hanya Berhenti di Posko
Flores memiliki karakter geografis yang menantang. Wilayah pegunungan, akses jalan yang rusak, jembatan terdampak, serta gangguan komunikasi dapat membuat sebagian masyarakat lebih sulit dijangkau dibandingkan lokasi lainnya.
Situasi tersebut menuntut pola distribusi bantuan yang fleksibel. Selain itu, Bantuan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah diakses. Kampung yang terisolasi justru harus mendapatkan perhatian khusus.
Begitu pula kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga yang kehilangan tempat tinggal.
Prinsipnya sederhana: bantuan harus sampai kepada orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat.
Dalam konteks ini, pengadaan kebutuhan dari masyarakat atau pelaku usaha lokal yang terdampak juga dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjaga roda ekonomi tetap bergerak selama masa krisis.
Namun, transparansi tetap menjadi syarat penting. Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan nyata, kualitas barang harus terjamin, distribusi perlu dicatat, dan penerima bantuan harus dapat diidentifikasi.
Validasi Data Menjadi Harga Mati
Baguna PDI Perjuangan NTT menempatkan data jaringan lapangan sebagai bahan pendukung, bukan pengganti data resmi pemerintah.
Informasi dari jaringan Baguna dan struktur DPC PDI Perjuangan di daerah terdampak perlu disandingkan dengan informasi pemerintah, kemudian diverifikasi melalui instansi teknis yang memiliki kewenangan.
Langkah ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah korban, kondisi rumah, maupun kebutuhan masyarakat.Sebab, data yang cepat tetapi keliru dapat melahirkan keputusan yang keliru pula.
Sebaliknya, data yang terus diperbarui dan diverifikasi dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang lebih tepat.
Dari Data Menuju Tindakan
Warga Tidak Menunggu Angka
Gempa M7,7 yang mengguncang Nagekeo pada 15 Agustus 2026 menjadi pengingat bahwa bencana dapat berkembang menjadi persoalan multidimensi. BMKG sendiri telah mencatat gempa tersebut sebagai peristiwa M7,7 dengan kedalaman 15 kilometer dan menerbitkan pemutakhiran informasi terkait dampak tsunami setelah kejadian.
Di lapangan, masyarakat tidak sedang menunggu siapa yang paling cepat menyebutkan jumlah korban.
Mereka membutuhkan kepastian bahwa keberadaan mereka diketahui, kebutuhan mereka tercatat, keselamatan mereka diperhatikan, dan bantuan benar-benar bergerak menuju tempat mereka berada.
69 nyawa yang hilang bukan sekadar angka.
35.329 warga yang mengungsi bukan sekadar statistik.
