Moratorium Sekolah Baru Jadi Sorotan, Anggota DPRD NTT Mercy Piwung Minta Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Kupang, Sonaf NTT- News.com. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk mengevaluasi arah kebijakan pembangunan pendidikan di daerah. Sorotan tajam datang dari Anggota DPRD NTT, Mercy Piwung, yang menegaskan perlunya moratorium izin pembangunan sekolah baru. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar menyentuh sekolah yang paling membutuhkan.
“Pemerintah perlu segera melakukan moratorium terhadap izin pendirian sekolah baru. Kita sudah punya banyak sekolah, tapi apa gunanya kalau yang sudah ada saja masih kekurangan fasilitas dan mutu pendidikannya rendah?” ujar Mercy Piwung saat rapat pembahasan KUA PPAS APBD NTT Tahun Anggaran 2026 Keuangan Daerah dan Baperida Provinsi di ruang Komisi V DPRD NTT,Selasa 29/7/2025.
Mercy menyampaikan pembangunan sekolah baru harus dilakukan melalui perencanaan matang bukan hanya menambah jumlah namun harus memperhatikan kualitas layanan pendidikan.
“Kita harus realistis. Pemerintah tidak bisa terus-terusan bangun sekolah baru sementara sekolah-sekolah lama rusak, tidak punya laboratorium, perpustakaan, bahkan kekurangan guru. Ini bukan pembangunan, ini pembiaran,” tegasnya.
Salah satu Politisi PKB NTT yang dikenal vokal soal isu pendidikan ini menekankan bahwa fokus pemerintah seharusnya pada peningkatan kualitas, bukan kuantitas. Bantuan anggaran, program peningkatan kapasitas guru, serta pemenuhan fasilitas dasar seperti ruang kelas dan sanitasi harus diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang telah berdiri lama namun terbengkalai.
“Bantuan harus difokuskan kepada sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan. Kita tidak bisa terus menutup mata terhadap kondisi sekolah-sekolah di pedalaman yang sangat memprihatinkan,” kata Mercy.
Mercy juga mengingatkan bahwa arah kebijakan pendidikan di NTT harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak bisa hanya dijadikan proyek fisik, melainkan harus menyentuh aspek substansi seperti pembinaan guru, kurikulum yang relevan, serta keterjangkauan akses pendidikan berkualitas.
“Kita butuh kualitas, bukan hanya jumlah. Kalau ini tidak dibenahi sekarang, maka anak-anak kita akan terus jadi korban dari sistem yang tidak berpihak pada mutu,” pungkasnya.
About The Author
