SMA Webriamata Dibangun Swadaya, SMP Minim Fasilitas, Anggota DPRD NTT Agustinus Bria Seran Minta Aksi Nyata Pemprov
Kupang, Sonaf NTT- News.com. Realita pendidikan di wilayah perbatasan kembali mengungkap sisi kelam yang jarang terdengar di level nasional. Di tengah semangat warga membangun masa depan anak-anaknya, SMA Negeri Webriamata di Kabupaten Malaka justru harus dibangun secara swadaya oleh masyarakat, tanpa dukungan maksimal dari pemerintah.
“ Ia mengaku terharu sekaligus prihatin melihat bagaimana masyarakat berjuang sendiri mendirikan sekolah demi pendidikan anak-anaknya, meski dengan kondisi fasilitas yang sangat terbatas.Hal ini saya temui .melakukan kunjungan reses di Kecamatan Kakuluk Mesak”
Demikian keterangan Anggota DPRD Provinsi NTT, Agustinus Bria Seran saat rapat pembahasan KUA PPAS APBD NTT Tahun Anggaran 2026 Keuangan Daerah dan Baperida Provinsi,Selasa 29/7/2025.
Agustinus Bria Seran menerangkan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek strategis yang mendukung pembangunan daerah oleh karena itu pembangunan harus menjangkau semua wilayah sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang berdaya saing di masa mendatang
Ia menyebut, kondisi di lapangan warga harus patungan dan bergotong royong bangun sekolah menengah atas, sementara pemerintah belum hadir secara maksimal. Ini alarm keras bagi Pemprov,” tegas Agustinus saat rapat berlangsung di Komisi V DPRD NTT
Selain keterbatasan ruang belajar, kondisi aula sekolah sangat memprihatinkan, bahkan nyaris tak layak pakai. Karena itu, Agustinus mendesak Dinas Pendidikan Provinsi NTT untuk segera mengalokasikan anggaran tambahan guna pembangunan ruang kelas dan aula permanen.
SMP Kakuluk Mesak Juga Terabaikan
Tak hanya SMA Webriamata, SMP Negeri di Kakuluk Mesak juga menghadapi kondisi serupa. Menurut laporan hasil reses, sekolah tersebut mengalami minimnya fasilitas penunjang pembelajaran, dan beberapa ruangan tidak layak digunakan.
“Ironis sekali, laboratorium malah difungsikan sebagai ruang kelas. Bagaimana mungkin anak-anak bisa dapat pendidikan bermutu dalam kondisi seperti ini?” kata Agustinus.
Dalam dialog bersama para guru, muncul pula keluhan terkait penempatan guru lulusan P3K yang tidak sesuai prosedur. Beberapa guru dipindahkan ke sekolah yang tidak mereka lamar, bahkan ada yang tak sesuai dengan domisili atau kebutuhan sekolah.
“Ini bukan hanya masalah administratif, ini soal keadilan dan efektivitas sistem. Saya minta agar guru-guru tersebut dikembalikan ke sekolah asal atau penempatannya dievaluasi sesuai prosedur,” tegas Agustinus.
Lebih jauh, ia juga menyoroti persoalan pengelolaan data Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai belum tertib. Operator sekolah belum mampu mengelola data secara baik, sehingga bantuan seringkali tidak tepat sasaran atau terlambat.
Agustinus Bria meminta Pemerintah Provinsi NTT bersama Kementerian Pendidikan dan instansi terkait di pusat untuk turun langsung melihat kondisi ini. Ia juga mendorong agar Gubernur NTT segera merespons usulan kepala sekolah yang telah diajukan, terutama dalam pembangunan aula dan pengadaan ruang belajar layak.
“Negara tidak boleh membiarkan rakyat di perbatasan berjuang sendiri membangun pendidikan. Ini bukan soal proyek, ini soal masa depan bangsa,” tutup Agustinus
About The Author
