Ketua Komisi III DPRD NTT: BUMD Harus Jadi Mesin PAD Yang Nyata untuk Kemajuan Daerah
Kupang, Sonaf NTT- News.com. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yohanes De Rosari, menyampaikan pernyataan tegas yang menggugah perhatian publik. Ia menekankan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus bertransformasi menjadi “mesin penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, ini sebagai salah satu rujukan untuk membangkitkan ekonomi rakyat yang berdampak positif bagi kemajuan daerah
Pernyataan ini disampaikan Yohanes kepada awak media usai rapat evaluasi kinerja BUMD yang digelar di Ruang Komisi III DPRD NTT, Rabu (30/07/2025). Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan komitmen penuh DPRD untuk mendukung langkah Pemerintah Provinsi dalam upaya memaksimalkan sumber pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami satu ritme dengan pemerintah. Kami mendukung langkah-langkah optimalisasi PAD. Itu prinsip dasar kami,” ujar Yohanes.
Kinerja BUMD Disorot: Modal Besar, Hasil Minim
Dalam Rapat dengar pendapat tersebut, Yohanes secara khusus menyoroti dua BUMD utama milik Pemprov NTT, yaitu PT Flobamor dan PT Ki Bolok. Menurutnya, meskipun kedua entitas ini telah mendapatkan penyertaan modal dan aset besar dari pemerintah, kontribusi terhadap PAD masih jauh dari harapan.
PT Ki Bolok, misalnya, mengelola lahan seluas 900 hektar, namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Itu aset besar. Harus ada kontribusi nyata. Kita tidak bisa terus-menerus memberi modal tanpa hasil,” tegas Yohanes.
Sementara itu, PT Flobamor menerima subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp 19,6 miliar, namun tetap mencatat kerugian. Bahkan, biaya operasional sebesar Rp400 juta per bulan belum mampu menjamin pembayaran gaji tepat waktu bagi sekitar 60 karyawannya.
“Manajemennya harus diperbaiki. Ini bukan soal uang saja, tapi soal tanggung jawab dan efektivitas pengelolaan,” katanya.
Yohanes juga mengingatkan bahwa target PAD bukanlah formalitas belaka. Ia menyoroti target Rp1 miliar untuk PT Flobamor di tahun 2026 dan Rp5 miliar untuk BLUD SPAM di tahun ini.
“Target itu harus dicapai. Kita tidak mau hanya angka di kertas tanpa realisasi. Kita ingin hasil nyata untuk rakyat,” ujarnya dengan nada serius.
BUMD Harus Jadi Motor Ekonomi Daerah
Dalam konteks pembangunan daerah, Yohanes menegaskan bahwa BUMD tidak boleh terus bergantung pada anggaran daerah, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah dan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.
“BUMD harus jadi mesin PAD. Kalau terus menerus rugi, itu artinya ada yang salah. Kita perlu reformasi manajemen dan visi bisnis yang jelas,” tambahnya.
Yohanes juga menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur NTT yang menargetkan PAD sebesar Rp2,8 triliun tahun ini.
“Ini target bersama. Semua elemen, termasuk BUMD, wajib berkontribusi nyata,” pungkasnya.
About The Author
