Rapat Paripurna Ke-39: Gubernur Melki Tegaskan APBD Harus Hidup dan Menjawab Kebutuhan Rakyat
Kupang, Sonaf NTT-News.com. Suasana ruang sidang utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memanas dengan antusiasme ketika Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma menghadiri Rapat Paripurna Ke-39 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, Senin siang.
Rapat Paripurna yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua 2, Petrus Brechmans Robby Tulus dan didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni dan Wakil Ketua 3, Kristien Samiyati Pati tersebut juga diikuti oleh Anggota DPRD Provinsi NTT yang hadir sejumlah 40 anggota dari 65 anggota, Sekda Provinsi NTT, para Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, perwakilan Forkopimda Provinsi NTT, BUMD Provinsi NTT, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT serta insan pers.
Dalam pidato pengantar nota keuangan, Gubernur Melki tampil tegas dan lugas, menekankan bahwa perubahan APBD bukan sekadar pergeseran angka di atas kertas. “Perubahan APBD ini adalah ikhtiar bersama agar anggaran benar-benar hidup, bergerak, dan menjawab kebutuhan rakyat, ungkapnya Senin 25/8/2025.
Dalam paparannya Gubernur menyampaikan gambaran umum realisasi APBD tahun Anggaran 2025 sampai pada tanggal 22 agustus 2025 ini menunjukkan pendapatan baru 55,19 persen dari target Rp.5,21 triliun, sementara Belanja Daerah terserap 45,53 persen. “Meski realisasi masih berproses, pemerintah terus mendayagunakan sumber daya agar sejalan dengan peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Dijelaskan Gubernur Melki bahwa Pendapatan Daerah turun Rp.131,84 miliar menjadi Rp.5,08 triliun. PAD anjlok 7,76 persen, transfer pusat berkurang 5,60 persen, namun ada tambahan Rp202 miliar dari pos “lain-lain pendapatan yang sah”.
Belanja Daerah justru naik Rp.130,98 miliar menjadi Rp.5,18 triliun. Belanja operasi meningkat, belanja modal menyusut tajam hampir 15 persen, sementara dana tak terduga melonjak seperempatnya. Hasil akhirnya: defisit Rp 99,3 miliar yang ditutup lewat surplus pembiayaan.
Pembiayaan Daerah ditopang penerimaan Rp.262,8 miliar dengan pengeluaran tetap Rp.163,4 miliar. SILPA dipatok nol.
Dengan gaya kepemimpinan yang terbuka dan komunikatif, Gubernur Melki menegaskan bahwa perubahan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Ia menyebutkan bahwa APBD harus menjadi alat perjuangan, bukan sekadar formalitas anggaran tahunan.
“Mari kita pastikan, setiap rupiah dalam APBD benar-benar kembali kepada rakyat. Dengan kebersamaan Pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, NTT akan melangkah lebih cepat menuju kesejahteraan yang berkeadilan,” tegasnya.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi NTT yang telah menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada 15 Agustus lalu, yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APBD. Ia juga menyebutkan bahwa rancangan ini disusun dengan mempertimbangkan hasil audit BPK dan dinamika kebutuhan di lapangan.
Hingga 22 Agustus 2025, realisasi pendapatan APBD baru mencapai 55,19 persen dari target, sedangkan serapan belanja baru 45,53 persen. Meski progres masih berlangsung, pemerintah memastikan bahwa setiap program prioritas terus dijalankan secara bertahap.
Rapat Paripurna ini menjadi sorotan publik karena menandai momentum penting bagi kepemimpinan Melki-Asadoma yang belum genap setahun menjabat. Fokus mereka pada
“APBD yang hidup dan pro-rakyat” mencerminkan gaya baru dalam pengelolaan keuangan daerah: transparan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan riil.
Langkah Gubernur Melki dinilai berani, terutama dengan terbukanya ia mengungkap defisit anggaran dan turunnya pendapatan. Namun justru di sinilah letak menariknya: pemimpin yang tidak hanya menjual optimisme, tetapi juga realitas dan solusi.
About The Author
