PKB NTT Setujui APBD-Perubahan 2025, Tapi Beri Catatan Kritis Soal Penanganan Banjir dan Pendidikan
Kupang, Sonaf NTT-News.com. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (11/9/2025). Namun, dukungan ini tidak datang tanpa catatan tajam dan kritis terhadap berbagai aspek krusial, terutama dalam penanganan bencana dan sektor pendidikan.
Dalam pendapat akhir yang disampaikan di ruang sidang utama DPRD NTT, Fraksi PKB menekankan pentingnya keseriusan Pemerintah Provinsi NTT dalam menanggapi bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Mauponggo dan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Mereka mendesak Dinas Sosial NTT dan BPBD untuk bergerak cepat membuka akses jalan darurat, menyalurkan bantuan, serta mengoptimalkan penanganan pasca-bencana.
“Kami berharap respons tanggap darurat benar-benar menyentuh kebutuhan warga terdampak,” tegas juru bicara Fraksi PKB.
Tak hanya itu, sektor pendidikan juga menjadi sorotan tajam. Fraksi PKB menyoroti macetnya proses belajar-mengajar di SMK Tunas Harapan, Fatuleu, Kabupaten Kupang. Mereka meminta Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi dan jika diizinkan secara aturan memberikan sanksi terhadap pihak sekolah serta menjamin hak pendidikan siswa melalui pemindahan ke kelas filial di SMA Negeri 1 Fatuleu.
“Pendidikan adalah hak dasar. Jika satu sekolah gagal menjalankan fungsinya, negara wajib hadir dan memberi solusi,” ujar perwakilan fraksi.
Selain itu, PKB juga mengkritik menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang anjlok hingga 40,64 persen, serta meminta agar pengelolaan aset daerah dan BUMD dioptimalkan. Mereka menilai penurunan PAD ini mencerminkan lemahnya strategi pemungutan dan pemanfaatan potensi daerah.
Meskipun memberikan banyak catatan, Fraksi PKB secara resmi mendukung pengesahan APBD-P 2025, namun menekankan bahwa anggaran yang telah disahkan harus benar-benar menyasar program prioritas seperti penurunan kemiskinan, stunting, pengembangan desa, serta perbaikan layanan dasar publik.
“Kami mendukung APBD-P 2025, tapi pemerintah tidak boleh hanya sibuk dengan kegiatan besar berbiaya tinggi. Saatnya kembali fokus pada kebutuhan rakyat,” tutup Fraksi PKB dalam penyampaiannya.
About The Author
