DPRD NTT Sahkan Tujuh Ranperda Strategis: PDI-P, PKB, Demokrat ‘Ramaikan’ Catatan Kritis
Kupang, SonafNTT-News.com. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin, 24 November 2025, berubah menjadi panggung penting bagi tiga fraksi besar—PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Demokrat—yang menyuarakan beragam catatan kritis sebelum akhirnya menyetujui Rancangan APBD 2026 dan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.
Meskipun seluruh fraksi menyatakan “setuju untuk ditetapkan menjadi Perda”, bukan berarti persetujuan itu datang tanpa syarat. Justru, sidang paripurna kali ini menghadirkan dinamika tajam yang menunjukkan keseriusan DPRD dalam mengawal arah pembangunan NTT tahun depan.
PDI Perjuangan: Pertumbuhan Naik, Kemiskinan Masih Menghantui
Fraksi PDI-P menyorot kontras tajam antara pertumbuhan ekonomi NTT yang mencapai 4,55–5,44 persen dan angka kemiskinan yang masih tinggi di angka 18,60 persen.
Dalam pandangan mereka, yang disampaikan oleh Juru bicara Elisabet Liliana Adoe, menyampaikan bahwa APBD 2026 tidak boleh hanya tampak kuat di atas kertas. PDI-P meminta pemerintah memperkuat disiplin anggaran, meningkatkan PAD secara realistis, serta memperbesar porsi belanja modal agar program-program pembangunan berdampak langsung pada rakyat.
Fraksi ini juga menegaskan perlunya pemerintah mengantisipasi momentum Natal dan Tahun Baru, termasuk stabilitas pangan, listrik, BBM, dan keamanan. Tak hanya itu, isu klasik seperti audit Hotel Sasando dan lemahnya kinerja BUMD kembali menjadi sorotan keras.
PKB: Restrukturisasi OPD Jangan Jadi Masalah Baru
Fraksi PKB memberi lampu hijau terhadap seluruh Ranperda yang dibahas, seperti pembentukan Dana Cadangan PON XXII 2028, hingga perubahan badan hukum BUMD menjadi Perseroda.
Namun, PKB mengingatkan pemerintah agar restrukturisasi OPD tidak menimbulkan gejolak baru. Efisiensi boleh, tapi jangan sampai pejabat dan layanan publik justru tidak berdampak
Tak kalah tegas, PKB meminta penyertaan modal ke PT Flobamor, PT Jamkrida, dan PT Kawasan Industri Bolok dilakukan secara transparan, berbasis studi kelayakan yang jelas, dan menghadirkan dividen setiap tahun.
Partai Demokrat: PAD Rendah, BUMD Lemah, Digitalisasi Wajib Digenjot
Di sisi lain, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan kritik yang tak kalah menohok. Mereka menyebut kontribusi PAD selama ini masih rendah dan ketergantungan NTT terhadap dana pusat terlalu besar.
Demokrat mendorong reformasi pajak daerah, pemanfaatan aset pemerintah secara optimal, hingga digitalisasi keuangan yang modern dan akuntabel.
Fraksi ini juga menegaskan dukungannya atas pembentukan Dana Cadangan PON 2028 sebagai sinyal kesiapan NTT menjadi tuan rumah pesta olahraga nasional.
Pantauan media, menunjukkan bahwa meskipun ketiga fraksi memberikan catatan dengan nada keras, pada akhirnya seluruh fraksi di DPRD NTT menyetujui APBD 2026 dan tujuh Ranperda strategis untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan ini menandai satu langkah penting bagi arah pembangunan NTT tahun 2026. Namun catatan tajam dari PDI-P, PKB, dan Demokrat menjadi penanda bahwa DPRD tak hanya mengesahkan, tetapi juga menyiapkan pengawasan ketat sepanjang tahun anggaran berjalan.
About The Author
