Bendungan Manikin–Mbay Jadi Prioritas, BBWS NTT Dorong Pemda Proaktif ajukan usulan Program SDA
Kupang, SonafNTT-News.com. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II kembali membuka fakta krusial terkait pembangunan infrastruktur sumber daya air di Nusa Tenggara Timur (NTT). Meski anggaran besar disiapkan pemerintah pusat, realisasinya justru belum optimal karena lemahnya usulan dari pemerintah daerah. Kondisi ini membuat dana ratusan miliar rupiah berpotensi kembali menganggur.
Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat ( RDP) bersama Komisi IV DPRD NTT kamis 5/2/2026 menerangkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, BBWS Nusa Tenggara II menegaskan fokus utama tetap pada penyelesaian dua Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Bendungan Manikin dan Bendungan Mbay. Kedua proyek ini dinilai vital untuk menjamin pasokan air baku, mendukung irigasi pertanian, serta meningkatkan ketahanan air di wilayah yang rentan kekeringan.
Parlinggoman Simanungkalit, lanjut menguraikan, pengalaman tahun sebelumnya sebagai pelajaran penting. Pada 2025, BBWS sebenarnya mendapat alokasi anggaran sekitar Rp450 miliar. Namun akibat minimnya usulan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dana yang terserap hanya sekitar Rp250 miliar. Sisanya terpaksa dikembalikan ke pusat.
“Masalahnya bukan kekurangan anggaran, tetapi kurangnya inisiatif daerah dalam mengajukan program,” tegas Parlinggoman. Padahal, anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan strategis, mulai dari peningkatan jaringan irigasi seperti Irigasi Mena, perlindungan tebing sungai, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur air, termasuk pengelolaan air tanah.
Memasuki 2026, peluang kembali terbuka lebar. BBWS Nusa Tenggara II disiapkan anggaran reguler sekitar Rp480 miliar, di luar skema pendanaan melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang juga dapat dimanfaatkan untuk sektor irigasi dan sumber daya air. Namun, peluang ini hanya akan berdampak nyata jika pemerintah daerah bergerak cepat dan proaktif.
Dalam kesempatan itu, ia mendorong pemda di NTT agar tidak sekadar menunggu, tetapi aktif menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan program pusat. Tanpa langkah konkret, dana besar tersebut berisiko kembali menganggur, sementara kebutuhan masyarakat terhadap air dan irigasi terus mendesak.
About The Author
