Reses 2026, Winston Neil Rondo Ungkap Ancaman 70% Guru PPPK Dirumahkan, Sekolah Terancam Kolaps, hingga Infrastruktur Jalan yang Memprihatinkan
Kupang, SonafNTT-News.com. Kegiatan reses pertama tahun 2026 yang dilakukan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, membuka tabir persoalan serius yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Kupang. Dalam kunjungannya ke 25 titik, termasuk delapan SMA dan SMK, ia menemukan persoalan mendasar yang menyentuh sektor pendidikan hingga infrastruktur dasar.
Anggota DPRD NTT Asal Partai Demokrat saat dikonfirmasi (selasa 24/3/2026) menerangkan bahwa Isu paling mengkhawatirkan datang dari dunia pendidikan. Sebanyak 70 persen guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terancam dirumahkan. Kondisi ini memicu keresahan besar di kalangan kepala sekolah dan komite sekolah. Jika kebijakan tersebut benar-benar terjadi, banyak sekolah dikhawatirkan tidak dapat beroperasi secara normal, bahkan berpotensi kolaps. Ketergantungan sekolah terhadap tenaga PPPK menjadi bukti bahwa sistem pendidikan di daerah masih rapuh dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Tak hanya soal tenaga pengajar, persoalan administratif juga menjadi penghambat kemajuan sekolah. Di SMA Negeri 2 Amarasi Selatan, Desa Nekmese, sejak berdiri sekolah tersebut belum pernah menerima bantuan pemerintah. Akar masalahnya terletak pada status kepemilikan tanah yang belum terselesaikan sejak peralihan kewenangan ke pemerintah provinsi pada 2012. Akibatnya, sekolah tidak dapat mengakses dana penting seperti DAK dan DAU. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kelalaian yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
Namun di tengah berbagai keterbatasan, secercah harapan muncul dari SMAN 1 Amarasi. Sekolah ini menunjukkan inovasi melalui program One School One Product dengan menanam 5.000 pohon tomat. Hasil panen tahap pertama bahkan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp70 juta. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana kreativitas dan kemandirian dapat menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi sekolah.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur juga tak kalah memprihatinkan. Warga RT 10 RW 03 Desa Baumata secara swadaya bergotong royong memperbaiki ruas jalan Baumata–Bifana yang telah lama rusak. Semangat kebersamaan masyarakat ini mendapat apresiasi, namun sekaligus menjadi sindiran keras bagi pemerintah. Di tengah era modern, kebutuhan dasar seperti akses jalan seharusnya menjadi prioritas pembangunan, bukan dibebankan kepada masyarakat.
Melalui temuan-temuan ini, Winston Neil Rondo menegaskan perlunya respons cepat dan konkret dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Pendidikan dan infrastruktur adalah fondasi utama pembangunan daerah. Tanpa intervensi serius, ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia dan konektivitas wilayah akan semakin nyata.
About The Author
