Perseroda Jadi Kunci, Charlie Paulus Tegaskan Bank NTT Fokus Bangun Ekonomi Daerah
Kupang, SonafNTT-News.com. Transformasi Bank NTT menuju Perseroan Daerah (Perseroda) kian menguat dan menjadi sorotan publik. Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar perubahan status hukum, melainkan strategi besar untuk memastikan bank daerah tersebut benar-benar berpihak pada pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pernyataan itu disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama DPRD NTT, di tengah meningkatnya perhatian terhadap peran bank daerah dalam menopang ekonomi lokal. Charlie menekankan, skema Perseroda menjadi “kunci” utama agar kendali mayoritas tetap berada di tangan pemerintah daerah,
Dengan aturan minimal 51 persen saham dimiliki pemda, Bank NTT diyakini tidak akan mudah dikuasai pihak luar. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga arah kebijakan bank tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat NTT, bukan semata orientasi bisnis nasional.
“Ini bukan hanya soal legalitas, tapi soal arah dan keberpihakan. Kami ingin dana masyarakat NTT benar-benar kembali untuk membangun daerah ini,” ujarnya. Kepada wartawan rabu, 25/3/2026
Lebih jauh, perubahan menjadi Perseroda juga akan mempertegas identitas Bank NTT sebagai bank milik daerah. Artinya, ekspansi bisnis tidak lagi menjadi prioritas utama keluar wilayah, melainkan difokuskan pada penguatan sektor ekonomi lokal, mulai dari UMKM hingga pembiayaan produktif.
Di sisi lain, Bank NTT juga tengah mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total alokasi mencapai Rp350 miliar. Dana ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, termasuk pekerja migran dan pelaku UMKM. Namun, Charlie mengingatkan agar kredit dimanfaatkan secara bijak.
“Kredit itu untuk usaha, bukan konsumsi. Kalau tidak tepat sasaran, justru bisa memicu masalah baru,” ujarnya mengingatkan.
Tantangan tetap ada. Charlie mengakui, laba Bank NTT mengalami penurunan akibat meningkatnya kredit bermasalah. Meski demikian, bank masih mencatatkan keuntungan dan tetap berada dalam jalur yang sehat.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama bagi debitur yang terdampak penurunan pendapatan. Menurutnya, penyelesaian tidak bisa hanya bertumpu pada perbankan, tetapi perlu kolaborasi lintas sektor.
“Ini soal keberlangsungan hidup masyarakat. Harus ada solusi bersama,” tandasnya.
About The Author
