Marselinus Anggur Ngganggus: Kelangkaan Minyak Tanah Bukan Soal Kuota, Tapi Dugaan Kebocoran di Agen
Kupang, SonafNTT-News.com. Persoalan kelangkaan minyak tanah dan Elpiji di Nusa Tenggara Timur kembali menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD NTT, Marselinus Anggur Ngganggus, menegaskan bahwa masalah utama yang terjadi di lapangan bukan karena kekurangan kuota, melainkan adanya dugaan kebocoran distribusi di tingkat agen hingga oknum tertentu.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam pengawasannya di lapangan, Marselinus menyebut distribusi minyak tanah dari Pertamina ke agen sejauh ini berjalan normal dan kuota dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Namun, fakta kelangkaan yang terus terjadi di tengah masyarakat justru memunculkan dugaan adanya permainan distribusi di tingkat bawah.
“Ini bukan lagi peran Pertamina, tetapi sudah masuk ranah aparat penegak hukum dan satgas yang sudah dibentuk,” tegas politisi PKB tersebut.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja lebih ekstra untuk mengawasi penyaluran minyak tanah subsidi agar benar-benar sampai kepada masyarakat kecil, bukan disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Ia meminta aparat turun langsung memantau agen hingga jalur distribusi ke konsumen. Pengawasan dinilai harus diperketat karena minyak tanah subsidi merupakan kebutuhan vital masyarakat kecil di NTT.
Tak hanya minyak tanah, Marselinus juga menyoroti persoalan Elpiji ilegal yang diduga masuk bersamaan dengan Elpiji resmi di wilayah NTT. Kondisi ini disebut menciptakan persaingan harga yang tidak sehat di pasar.
Menurutnya, Elpiji legal dari agen resmi dijual sekitar Rp45 ribu, sementara Elpiji ilegal bisa dijual lebih murah di kisaran Rp42 ribu hingga Rp43 ribu. Situasi tersebut membuat Elpiji resmi sulit terjual dan memicu permainan harga di pasaran.
“Ketika Elpiji legal tidak terjual, maka Elpiji ilegal justru menaikkan harga,” ungkapnya.
Marselinus juga menyoroti program Makanan Bergizi Gratis agar tidak menggunakan Elpiji maupun minyak tanah subsidi. Ia meminta program tersebut memakai bahan bakar industri atau non-subsidi sehingga tidak membebani kebutuhan masyarakat kecil.
Selain itu, ia mengungkap salah satu penyebab distribusi Elpiji di NTT sering terganggu karena keterbatasan armada pengangkut. Saat ini distribusi masih bergantung pada satu kapal dengan kontainer khusus sesuai kapasitas pengangkutan.
