Pemkot Kupang dan BPJN NTT Satukan Langkah, Infrastruktur Prioritas Siap Dikerjakan
Kupang, SonafNTT-News.com. Kabar baik bagi masyarakat Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah NTT mulai menyatukan langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga, terutama perbaikan jalan dan drainase perkotaan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dan Kepala BPJN Wilayah NTT, Janto, S.E., S.T., M.Sc., bersama jajaran di Ruang Kerja Wali Kota, Selasa (2/6/2026). Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa sejumlah proyek infrastruktur prioritas yang telah lama dinantikan masyarakat berpeluang segera direalisasikan melalui program pembangunan tahun anggaran 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Kupang mengusulkan enam ruas jalan yang mengalami kerusakan dan menjadi keluhan masyarakat untuk masuk dalam skema pendanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Tak hanya itu, penanganan drainase perkotaan serta dukungan relokasi pada beberapa titik terdampak pembangunan juga menjadi bagian dari usulan yang diajukan.
Wali Kota Kupang menegaskan bahwa seluruh dokumen pendukung telah disiapkan dan dinyatakan siap dalam sistem Criteria for Technical Acceptance (CTA), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap usulan-usulan prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dapat segera terealisasi. Pemerintah Kota Kupang siap membangun komunikasi yang intensif dengan kementerian maupun lembaga terkait agar prosesnya berjalan lancar,” ujar Christian Widodo.
Di sisi lain, Kepala BPJN Wilayah NTT, Janto, memberikan sinyal positif terhadap usulan yang disampaikan Pemerintah Kota Kupang. Ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang diajukan pemerintah daerah karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Balai tidak memiliki program prioritas sendiri. Kami bekerja berdasarkan usulan daerah karena pemerintah daerah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan,” tegas Janto.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, proyek infrastruktur yang dikerjakan diharapkan benar-benar menjawab persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
About The Author
