Pentingnya membangun Tatanan Demokrasi Yang Berkualitas
Kupang,sonafntt-news.com. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang adil dan menyeluruh di segala aspek, menuju daerah yang maju dan mandiri pentingnya membangun tatanan demokrasi yang berkualitas sesuai norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Untuk mewujudkan dibutuhkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada sesama mengenai pentingnya membangun sistem demokrasi yang baik dan benar agar menciptakan suasana yang nyaman dengan prinsip melahirkan pemimpin daerah baik Gubernur, Walikota, Bupati maupun hingga tingkat desa, yang benar-benar dibutuhkan rakyat bukan memilih pemimpin karena karena intimidasi, paksaan dari orang lain untuk kepentingan golongan tertentu.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Ir. Yohanes Oktovianus,dalam rangka Ekspose Hasil indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Redaksi Pos Kupang, yang dihadiri oleh perwakilan pejabat lingkup Provinsi,organisasi kemahasiswaan, FKUBP Provinsi NTT, akademisi dari Undana Kupang, unsur TNI dan Polri serta insan pers baik media cetak dan elektronik, selasa 6 oktober 2020..
Yohanes Oktovianus menjelaskan bahwa membangun sistem demokrasi yang berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku merupakan suatu langkah maju dan hal ini harus disosialisasikan terus menerus agar masyarakat memahami secara tuntas mengenai sistem demokrasi yang benar dan jika kedepan indeks demokrasi kita mengalami perubahan tentu akan berpengaruh pada semua lingkup dengan harapan membuka ruang untuk melakukan kegiatan- kegiatan produktif sebagai wujud mendukung proses pembangunan sebuah daerah .
Sementara arah kebijakan pembangunan Politik di NTT merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dengan asas melindungi dan mensejahterakan masyarakat.
Lanjut Yohanes Tahun 2005- 2020 kita memasuki rencana pembangunan jangka panjang dengan mengacu pada no 17 tahun 2007 yang mengatur beberapa poin diantaranya mengevaluasi dan memantapkan pelaksanaan demokrasi, memperkuat sumber daya manusia di segala lini, peningkatan kemampuan integritas yang berdaya saing, mewujudkan daerah yang aman dari segala gangguan termasuk dalam pelaksanaan demokrasi melalui asas yang mulia dan sejahtera.
Selain itu hal harus diperhatikan adalah membangun komunikasi yang efektif dan tuntas dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi dan melaksanakan reformasi di seluruh sektor dan melaksanakan evaluasi yang berbasis data untuk menciptakan sistem demokrasi yang benar dengan visi mewujudkan persatuan bangsa dan memelihara kestabilan negara, daerah serta memiliki kewaspadaan nasional yang mengganggu kenyamanan negara.Langkah ini sebagai wujud meningkatkan partisipasi politik dengan nuansa kekeluargaan dan menghilangkan sistem intimidasi bahkan cara lainnya yang mengganggu kehidupan seseorang.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT Darwis Sitorus mengungkapkan bahwa demokrasi memiliki makna yang sangat luas dan hali ini harus dipahami dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan suasana yang nyaman dan damai sesuai norma yang ada. Sementara berdasarkan data yang ada, menunjukan IDI Provinsi NTT mengalami tren yang positif sesuai data perkembangan IDI nasional. Hal ini mengacu pada variabel yang sudah ditentukan. Ketentuan tersebut berlandaskan pada kebebasan masyarakat untuk menyampaikan hak pendapat, berkumpul dan berserikat namun berbeda konteks hari ini kita dihadapkan dengan pandemik covid -19.Disamping itu, dunia saat ini mengalami perkembangan yang besar terutama sangat mudah mengakses
informasi dan menyampaikan aspirasinya kepada publik melalui media baik cetak maupun media online. Selain itu, memiliki kebebasan berkeyakinan kebebasan dari diskriminasi, seseorang memiliki hak dipilih dan memilih sebagai salah satu bukti nyata mewujudkan sistem demokrasi yang benar yakni menciptakan kebebasan dan kenyamanan bagi sesama.
Aspek lainnya yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan yakni peran pemerintah daerah dan Partai Politik guna mewujudkan sistem demokrasi yang baik dan benar. Kedua lembaga ini harus memainkan perannya dengan baik agar aspirasi yang disampaikan dapat dilayani dengan baik dan menyikapi hal tersebut BPS Provinsi memiliki tanggung jawab yang sama dengan provinsi yang lain untuk mengumpulkan data mengenai sistem demokrasi yang telah berjalan dan khususnya berkaitan point penting yakni dengan sumber data ketidakadilan dalam proses demokrasi,pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan peraturan Gubernur peraturan, Walikota, Bupati yang mendukung kebebasan demokrasi. Hal ini dibutuhkan kerja sama dari semua komponen agar data yang diperlukan dapat terpenuhi dengan baik.Langkah selanjutnya yakni melakukan Fokus Diskusion Grup (FGD) untuk membahas bersama dan memastikan stakholder agar data yang berikan benar-benar valid dengan mengacu indikator yang berlaku, ungkapnya.
Sementara untuk tahun 2019 pemilu dilakukan secara serentak baik pemilihan Presiden, DPR RI,DPD RI, DPRD Provinsi NTT maupun DPRD kota atau Kabupaten berjalan dengan baik namun yang harus menjadi perhatian bersama adalah memproteksi masalah-masalah yang terjadi dalam proses pemilu, perbaikan regulasi dalam sistem pengawasan pemilu, mengevaluasi terhadap tindakan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang menghambat kebebasan berpendapat. Untuk perkembangan IDI NTT tahun 2009- 2019. IDI dibagi dalam tiga bagian yakni bagian I penilaian 0- 60 (kategori kurang),bagian nilai yang diberikan 60-80(kategori sedang ) dan nilai 80-100 (kategori baik). ID Provinsi NTT dari 2006 berada di posisi baik yang didukung oleh tingkat pendidikan, adat istiadat, sosial budaya, toleransi antar umat beragama dan tatanan ekonomi masih seimbang. Sementara ditahun 2019 IDI NTT masih berada di posisi baik dengan nilai 81, 02 % (MF).
