Rote Ndao, SonafNTT-News.com — Nasib ratusan hektare lahan pertanian di Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, kini kembali menjadi sorotan. Bendungan Lifuhani yang diharapkan menjadi penopang kebutuhan air bagi petani dilaporkan mengalami kekeringan, sementara pintu airnya dalam kondisi rusak. Persoalan ini memicu harapan masyarakat agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan fungsi infrastruktur pengairan tersebut.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, turun langsung meninjau kondisi Embung Lifuhani pada Selasa (20/10/2026). Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk melihat secara langsung persoalan yang selama ini dikeluhkan petani sekaligus mendorong koordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang.
“Hari ini saya melakukan kunjungan kerja dan salah satu agenda yakni melihat kondisi Bendungan Lifuhani yang menurut laporan petani sudah kering, bahkan pintu air juga rusak,” ungkap Usman.
Menurut Usman, Bendungan Lifuhani jika berada dibawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II. Karena itu, ia akan berupaya mendorong penanganan dan perbaikan melalui koordinasi sesuai kewenangan yang ada.
Ia menegaskan, dukungan terhadap infrastruktur pengairan merupakan bagian penting dalam menjawab kebutuhan petani, menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan keluarga.
“Bendungan tersebut berada di bawah wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. Saya berusaha, dengan kewenangan yang ada, untuk memperbaiki bendungan tersebut guna mendukung kegiatan pertanian persawahan, dengan harapan dapat menjawab kebutuhan pangan keluarga,” jelasnya.
(Kondisi Bendungan di lantai bawah saat ini, Air nampak sudah kering)
442 Hektare Lahan Pertanian, Enam Tahun Tanpa Aktivitas
Di balik kondisi Bendungan Lifuhani, tersimpan persoalan serius yang dirasakan masyarakat Desa Lentera. Salah satu tokoh masyarakat, Samuel Dami, menyampaikan keluhan sekaligus harapan kepada Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Kepala BBWS Nusa Tenggara II, dan Anggota DPR RI Usman Husin agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian dan penanganan nyata.
Menurut Samuel, masyarakat memiliki sekitar 442 hektare lahan pertanian. Namun, ia menyebut bahwa selama kurang lebih enam tahun terakhir, lahan tersebut tidak lagi dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian akibat persoalan ketersediaan air, sementara Bendungan Lifuhani dilaporkan telah mengering dan pintu air mengalami kerusakan.
Padahal, Bendungan tersebut telah dibangun sejak 1983 dan diharapkan menjadi salah satu penopang pengairan bagi masyarakat setempat.
“Bapak Menteri Pertanian, Menteri PU dan Anggota DPR RI Usman Husin, tolong bantu kami karena mengalami hal sangat fatal, dimana kami mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan pertanian,” ungkap Samuel dengan penuh harapan.
BBWS Nusa Tenggara II Diharapkan Segera Menindaklanjuti
Kondisi Bendungan Lifuhani kini menempatkan tindak lanjut dari instansi teknis sebagai salah satu hal yang dinantikan masyarakat. Pemeriksaan kondisi fisik Bendungan.evaluasi kerusakan pintu air, serta kajian teknis terhadap fungsi dan ketersediaan air menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan langkah penanganan.
Masyarakat tentu berharap persoalan ini tidak berhenti pada kunjungan lapangan dan penyampaian aspirasi. Diperlukan tindak lanjut yang jelas sesuai hasil pemeriksaan teknis, kewenangan instansi, serta ketersediaan program dan anggaran.
Dalam konteks ini, koordinasi yang didorong Usman Husin diharapkan dapat menjadi jembatan antara keluhan masyarakat dan langkah penanganan oleh BBWS Nusa Tenggara II selaku instansi yang berwenang.
Manfaatnya Berpotensi Menjangkau Lebih dari Satu Wilayah
Dukungan terhadap perbaikan bendungan Lifuhani juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Falen Haning. Menurutnya, apabila embung tersebut diperbaiki dan kembali berfungsi dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat Kecamatan Rote Barat Daya, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif bagi wilayah Rote Barat Laut dan Lahuru.
