Kupang, SonafNTT-News.com – Kebijakan moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) kembali menjadi sorotan di tengah menguatnya aspirasi pemekaran wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah pusat diminta membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan moratorium tersebut agar perjuangan pembentukan calon Kabupaten Amanatun dan Kabupaten Amanuban memperoleh kepastian melalui mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan.
Anggota DPRD Provinsi NTT, Dr. Inche DP Sayuna, SH, M.Hum, M.Kn, secara tegas menyoroti pentingnya pembukaan kembali ruang pemekaran daerah sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam keterangannya kepada awak media, sabtu (14/11/2026), Dr. Inche Sayuna menjelaskan bahwa Kabupaten TTS memiliki luas wilayah mencapai 3.955,56 kilometer persegi dengan cakupan 32 kecamatan. Luas wilayah dan kondisi geografis yang menantang menjadi persoalan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan di Kota Soe.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mengevaluasi kebijakan penataan daerah. Sebab, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran pembangunan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau seluruh masyarakat.
Dr. Inche Sayuna menegaskan bahwa pembukaan kembali kebijakan pemekaran daerah perlu menjadi agenda yang dipertimbangkan pemerintah pusat, terutama bagi daerah yang memiliki argumentasi kuat dari sisi luas wilayah, rentang kendali pelayanan, kondisi geografis, dan kebutuhan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, perjuangan pemekaran Amanatun dan Amanuban harus terus diperkuat dengan konsolidasi seluruh dokumen persyaratan, termasuk kajian akademik, administrasi kewilayahan, kesiapan kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah.
Apabila pemerintah pusat membuka kembali moratorium DOB, seluruh usulan yang telah dipersiapkan dapat mengikuti proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
“ aspirasi masyarakat tidak sekadar menjadi wacana yang berulang dari tahun ke tahun, tetapi memperoleh ruang untuk dinilai berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah” ujarnya
Anggota DPRD NTT tiga Periode asal partai Golkar lanjut menyampaikan bahwa Perjuangan pembentukan calon Kabupaten Amanatun memiliki sejarah panjang. Usulan ini disebut telah memiliki dokumen kajian dari Universitas Indonesia dan pernah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten TTS pada tahun 2013, dengan cakupan awal delapan kecamatan.
Sementara itu, aspirasi pembentukan Kabupaten Amanuban juga terus didorong melalui proses fasilitasi penyusunan dan konsultasi dokumen usulan oleh pemerintah Kabupaten TTS.
Kedua calon daerah otonom baru tersebut diharapkan menjadi bagian dari strategi penataan wilayah yang dapat mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, perjuangan tersebut membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga kesiapan ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan.
Dr. Inche Sayuna juga mengingatkan bahwa pembentukan kabupaten baru membutuhkan pembiayaan yang besar. Pemerintah daerah dan seluruh panitia penggagas perlu memastikan bahwa calon daerah memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur dasar, membiayai operasional pemerintahan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Potensi pertanian, peternakan, perdagangan, dan berbagai komoditas unggulan daerah perlu dipetakan sebagai sumber penguatan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, sekitar 20 desa persiapan di Kabupaten TTS juga membutuhkan perhatian melalui penyelesaian administrasi dan dukungan anggaran agar dapat ditetapkan menjadi desa definitif sesuai ketentuan.
Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan penataan pemerintahan harus dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa aspek sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam perjuangan pemekaran.
Keterlibatan tokoh adat atau Usif, tokoh agama, pemuda, perempuan, akademisi, dan masyarakat umum perlu diperkuat untuk membangun kesepahaman bersama.
“Persoalan batas wilayah, penentuan lokasi ibu kota kabupaten baru, serta pembagian aset antara wilayah eks-swapraja Mollo, Amanuban, dan Amanatun harus dibicarakan secara detail untuk kemajuan daerah oleh karena itu konsolidasi sosial dan kesepakatan masyarakat menjadi fondasi penting agar proses pemekaran berjalan dalam suasana persatuan dan kedamaian” ujarnya
Dalam kesempatan tersebut ia menekankan Aspirasi pembentukan Kabupaten Amanatun dan Amanuban perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, dan DPD RI.
Pemerintah pusat diharapkan memberikan ruang dialog dan evaluasi terhadap kebijakan moratorium DOB dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah, termasuk kebutuhan masyarakat di wilayah yang luas dan memiliki tantangan geografis.
Di sisi lain, pemerintah Kabupaten TTS, DPRD, panitia penggagas, serta seluruh elemen masyarakat harus mempercepat penyempurnaan dokumen dan memastikan semua persyaratan pemekaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Perjuangan ini tidak boleh hanya mengandalkan pernyataan dukungan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja administratif, penguatan ekonomi, dan konsolidasi masyarakat” tegasnya
