Rote Ndao, SonafNTT-News.com – Usulan 14 kelompok tani di Kabupaten Rote Ndao untuk mendapatkan bantuan pembangunan saluran irigasi tersier senilai total Rp1,4 miliar hingga saat ini belum ada titik terang. Bantuan yang sebelumnya diperjuangkan Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB, Usman Husin, tersebut batal direalisasikan setelah tidak memperoleh rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao.
Keputusan ini menyisakan kekecewaan mendalam bagi para petani. Pasalnya, bantuan tersebut bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan peluang besar untuk menjawab kebutuhan air bagi lahan pertanian yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat.
Ironisnya, kesempatan yang sudah dinantikan dan diperjuangkan itu justru harus berpindah ke daerah lain. Sebanyak delapan paket bantuan dialihkan ke Kabupaten Kupang, sementara enam paket lainnya diberikan kepada Kabupaten Sumba Barat Daya
.
Padahal, setiap kelompok tani direncanakan memperoleh bantuan senilai Rp100 juta dengan volume pembangunan saluran irigasi antara 131 hingga 265 meter. Jika seluruh paket terealisasi, 14 kelompok tani di Rote Ndao berpeluang menikmati pembangunan infrastruktur irigasi dengan total anggaran mencapai Rp1,4 miliar.
Petani Sudah Berjuang Urus Administrasi, Kesempatan Justru Hilang
Kekecewaan petani bukan tanpa alasan. Salah satu ketua kelompok tani di Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, mengungkapkan bahwa kelompoknya telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan administrasi agar bantuan tersebut dapat direalisasikan.
Menurutnya, para petani sudah menaruh harapan besar karena bantuan itu dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian mereka.
Namun, harapan tersebut pupus setelah rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao tidak diperoleh.
“Kalau menurut saya, sebenarnya Kepala Dinas menerima saja. Kami juga ada beberapa bantuan yang baru keluar beberapa waktu lalu, tetapi kami sudah selesai bereskan,” ungkapnya.
Ia mengaku kecewa karena kesempatan mendapatkan bantuan pembangunan irigasi seperti ini belum tentu datang kembali dalam waktu dekat.
“Kami petani sangat berharap bantuan itu. Kami urus administrasinya, susah-susah. Kami kecewa dengan Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao,” katanya.
Bagi petani, pembangunan saluran irigasi tersier bukan perkara kecil. Infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian masyarakat.
“Harapan saya, kalau boleh, bantuan itu tetap diberikan kepada kami. Karena belum tentu kami dapat lagi. Ini kan sudah ada di depan mata,” ujarnya penuh harap.
Kadis Pertanian Beralasan Sudah Akhir Tahun dan Memasuki Musim Hujan
Di tengah kekecewaan para petani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao, Molelanik Balukh, saat di kofirmasi menjelaskan bahwa bantuan pembangunan saluran irigasi tersier tersebut tidak jadi dilaksanakan di Rote Ndao.
Saat dikonfirmasi, Nixon menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang sudah memasuki penghujung tahun serta kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat pekerjaan sehingga pembangunan saluran irigasi dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
“Prosesnya sudah di akhir tahun dan Rote Ndao sudah mulai memasuki musim hujan yang bisa berdampak pada tidak selesai pekerjaan,” jelas Nixon, Minggu (15/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan konsekuensi apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
Salah satu kekhawatiran yang disampaikan adalah kemungkinan kelompok tani masuk daftar hitam (blacklist), yang nantinya dapat berdampak terhadap peluang memperoleh bantuan serupa maupun program bantuan lainnya.
“Iya, serta kita jaga agar kelompok tani tidak blacklist karena tidak selesai kerja serta berdampak pada bantuan yang sama selanjutnya maupun bantuan lainnya bagi daerah Rote Ndao,” katanya.
Meski demikian, Nixon menyampaikan bahwa pihaknya berencana mengusulkan kembali bantuan tersebut pada tahun 2027.
Rp1,4 Miliar Beralih ke Daerah Lain, Bagaimana Nasib Petani Rote Ndao?
Persoalan ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting bagi masyarakat, khususnya para petani yang menjadi pihak paling terdampak.
Di satu sisi, Dinas Pertanian memiliki pertimbangan mengenai keterbatasan waktu pelaksanaan dan risiko cuaca yang dapat menghambat penyelesaian pekerjaan. Pemerintah daerah tentu perlu memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Namun, di sisi lain, petani juga telah menaruh harapan besar terhadap bantuan tersebut. Mereka telah berupaya mengurus administrasi dan menantikan pembangunan saluran irigasi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pertanian.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah tidak ada alternatif atau langkah percepatan yang bisa ditempuh agar bantuan tersebut tetap dapat dinikmati petani Rote Ndao tanpa mengabaikan ketentuan pelaksanaan?
Sebab, bagi petani, kehilangan kesempatan memperoleh bantuan Rp1,4 miliar bukan sekadar kehilangan angka dalam sebuah program anggaran. Ini juga berarti tertundanya pembangunan infrastruktur pertanian yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Sementara 14 kelompok tani tersebut harus kembali menunggu. Harapan mereka tertuju pada rencana pengusulan kembali bantuan pada tahun 2027.
Masyarakat tentu berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar ke depan koordinasi, kesiapan administrasi, dan proses rekomendasi program bantuan dapat dilakukan lebih awal.
Jangan sampai peluang pembangunan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru kembali terlewat karena persoalan waktu dan koordinasi.












