Kota Kupang, SonafNTT-News.com – Komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat terus diwujudkan melalui kebijakan peningkatan anggaran jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo bersama Wakil Wali Kota Serena C. Francis, alokasi anggaran untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya Rp7 miliar menjadi Rp17 miliar per tahun.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota Kupang untuk memastikan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani persoalan biaya pengobatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr. Retnowaty, M.Kes, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026), menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Menurutnya, Wali Kota Christian Widodo memberikan perhatian khusus agar tidak ada masyarakat yang kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena terkendala administrasi maupun pembiayaan.
“Prinsipnya, setiap masyarakat harus memiliki akses pelayanan kesehatan yang baik. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” jelas Retnowaty.
36.000 Warga Kurang Mampu ditanggung APBD II
Retnowaty mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Kupang, sebanyak 36.000 warga kurang mampu telah mendapatkan perlindungan melalui pembiayaan APBD II, sementara peserta lainnya diakomodasi melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia menjelaskan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Kupang kini telah mencapai 89 persen. Capaian tersebut didukung peningkatan alokasi anggaran pemerintah daerah menjadi Rp17 miliar setiap tahun.
Peningkatan anggaran dari Rp7 miliar menjadi Rp17 miliar ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam dukungan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kota Kupang juga memberikan perhatian kepada keluarga kurang mampu yang memenuhi ketentuan desil 1 sampai 4 sesuai kriteria pemerintah pusat.
“Sebelumnya kita hanya mendapatkan alokasi anggaran 7 Miliar dan di bawah kepemimpinan Wali Kota dr Christian Widodo mengalami peningkatan signifikan jadi 17 Miliar.ìni salah satu program prioritas yang menunjang Visi Misinya yakni setiap manusia tidak boleh kehilangan nyatanya secara percuma karena alasan administrasi dan pembiayaan yang tidak terpenuhi dan hal ini didukung dengan program gawat darurat (gadar )” ujarnya
Siapkan 3 Rp 3 Miliar Untuk Penanganan Darurat
Tidak hanya memperkuat kepesertaan BPJS Kesehatan, Pemerintah Kota Kupang juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk membantu masyarakat yang mengalami kecelakaan maupun gangguan kesehatan yang membutuhkan penanganan darurat.
Melalui program kegawatdaruratan (Gadar), masyarakat yang mengalami kondisi medis darurat dapat mengakses pelayanan kesehatan di RSUD S.K. Lerik.
Retnowaty menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu mengakses fasilitas kesehatan ketika menghadapi kondisi darurat. Bahkan, bagi warga yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, pemerintah siap membantu proses pengurusan dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan identitas kependudukan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.
Tiga Pilar Kesehatan jadi Fokus Pemerintah Kota Kupang
Lebih lanjut, Retnowaty menguraikan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Kupang bertumpu pada tiga pilar utama.
Pilar pertama adalah membangun kesadaran masyarakat melalui paradigma sehat, yakni mengetahui, mau, dan mampu menjaga kesehatan diri sendiri.
Masyarakat didorong untuk aktif mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis agar dapat mengetahui kondisi tubuh serta mendeteksi lebih awal berbagai risiko penyakit.
Pilar kedua adalah memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari kualitas pelayanan Puskesmas, sistem antrean, ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan hingga peralatan medis yang dibutuhkan masyarakat.
Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan tersebut juga didukung sistem aplikasi terintegrasi yang terhubung dengan Kementerian Kesehatan.
Sementara pilar ketiga adalah memastikan kepastian pembiayaan kesehatan sehingga masyarakat tidak perlu menunda pengobatan akibat keterbatasan ekonomi.
Di akhir keterangannya, Retnowaty mengimbau masyarakat Kota Kupang, khususnya keluarga kurang mampu, agar segera memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan masing-masing.
Ia berharap masyarakat semakin sadar bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif setiap individu dan keluarga.
“ peningkatan anggaran BPJS Kesehatan menjadi Rp17 miliar, perlindungan terhadap 36 ribu warga melalui APBD II, serta dukungan anggaran darurat Rp3 miliar, Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat upaya pemenuhan akses kesehatan bagi masyarakat” ujarnya
Ia menegaskan bahwa Komitmen tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan visi dan misi kepemimpinan Christian Widodo dan Serena C. Francis, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah dijangkau, termasuk memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dimana kesehatan merupakan hak masyarakat, dan keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan pertolongan medis.












