Bendungan di NTT Harus Jawab Kebutuhan Rakyat Kecil dan Harus Ada Kesinambungan Program Ketahanan Pangan
Kupang, SonafNTT-News.com. Pembangunan sejumlah bendungan di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh pemerintah pusat mendapat apresiasi dari DPRD NTT. Namun, apresiasi tersebut dibarengi dengan catatan kritis: bendungan tidak boleh berhenti sebagai proyek fisik semata, melainkan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat kecil dan menopang kesinambungan program ketahanan pangan.
Anggota DPRD NTT dari Komisi IV, Marselinus A. Nggaggus, menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat dan masyarakat NTT, sudah sepatutnya memberikan penghargaan kepada pemerintah pusat atas perhatian besar melalui pembangunan bendungan di wilayah dengan tantangan kekeringan yang kompleks ini. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru terletak pada pengelolaan pasca-pembangunan.
“Bangunan primer dan sekunder bendungan sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Jangan sampai bendungan sudah berdiri megah, tetapi tidak memberikan dampak signifikan bagi petani dan masyarakat kecil,” ujar Marselinus kepada awak media di ruang Fraksi PKB DPRD NTT, Senin (2/2/2026).
Komisi IV DPRD NTT, lanjutnya, secara intens telah membahas persoalan ini dengan mengundang Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II dalam beberapa kesempatan. Fokus pembahasan menyasar sejauh mana kesinambungan pembangunan bendungan, terutama terkait jaringan irigasi yang hingga kini di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Timor, dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
Kondisi tersebut kian kompleks ketika memasuki tahun 2025, di mana pemerintah daerah dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Secara regulasi, pengelolaan lanjutan memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, namun keterbatasan fiskal membuat daerah tidak bisa berjalan sendiri.
Meski demikian, Marselinus menyebut adanya angin segar dari Balai Besar Wilayah Sungai NTT yang menyatakan kesiapan mendukung program-program ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diharapkan mampu menjembatani keterbatasan daerah dan memastikan bendungan berfungsi optimal bagi sektor pertanian dan kebutuhan air masyarakat.
Untuk memastikan komitmen tersebut, Komisi IV DPRD NTT telah menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Balai Wilayah Sungai NTT pada 5 Februari 2026. Pertemuan ini bertujuan menggali lebih detail implementasi program ketahanan pangan serta menagih janji pemerintah pusat terkait keberlanjutan pemanfaatan bendungan di NTT.
“Kami berharap bantuan pemerintah pusat benar-benar dijalankan dengan baik. Jika tidak, akan muncul kesan anggaran besar digelontorkan untuk pembangunan bendungan, tetapi pengelolaannya belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil,” tegasnya.
Marselinus juga menyoroti pemanfaatan air baku di wilayah perkotaan, khususnya Kota Kupang, yang mulai terbantu melalui dukungan PUPR NTT dan BLUD SPAM. Namun untuk sektor pertanian dan irigasi bendungan, hasil konkret masih menunggu kejelasan kebijakan dan koordinasi lintas lembaga.
About The Author
