Kupang, SonafNTT-News.com — Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mempercepat langkah penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan akses masyarakat tetap terbuka, sekaligus mempercepat pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Satker P2JN) Provinsi NTT, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Jalan dan Jembatan Yosephine Lili Shitike, S.T., M.T., menjelaksn sejumlah titik terdampak menjadi perhatian untuk segera ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan serta perencanaan teknis.
Lili Shitike lebih menguraikan bahwa, penanganan pascagempa dilakukan berdasarkan kondisi kerusakan masing-masing infrastruktur. Untuk sejumlah ruas jalan nasional, langkah awal yang dilakukan antara lain pembersihan material, penimbunan kembali serta pekerjaan perkerasan pada segmen-segmen yang mengalami kerusakan.
Penanganan tersebut, kata dia, tetap mengacu pada perencanaan konstruksi serta petunjuk dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Jembatan Dampek dan Wae Pesi Tidak Diganti
Salah satu perhatian BPJN NTT adalah kondisi Jembatan Dampek dan Wae Pesi. Lili menegaskan, penanganan terhadap jembatan tersebut bukan berupa pembangunan jembatan baru, melainkan rehabilitasi berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi konstruksi di lapangan.
Untuk kerusakan pada oprit, penanganannya bersifat nonstruktural sehingga tidak serta-merta membutuhkan penggantian keseluruhan jembatan.
“Oprit penanganannya nonstruktural jembatan dan tentunya menyiapkan perencanaan yang berlaku dan arahan dari pimpinan,” jelas Lili saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (24/9/2026).
Sementara pada Jembatan Wae Pesi, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi konstruksi utama masih dalam keadaan baik. Namun, bagian rangka atas jembatan mengalami sedikit pergeseran akibat gempa.
Kondisi tersebut memberikan ruang dilakukan penanganan melalui reposisi rangka, disertai sejumlah pekerjaan rehabilitasi konstruksi dan penanganan sementara.
Lili mengatakan, tim konsultan telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan sekaligus menyusun metode penanganan yang akan diterapkan.
“Tim konsultan saya sudah turun ke lapangan dengan melakukan pengecekan dan menyusun metode yang harus dilakukan di lapangan,” ujarnya.
Tiga Titik Longsor di Dampek
Selain jembatan, kondisi jalan juga menjadi perhatian serius pascagempa. Di wilayah Dampek, terdapat tiga titik longsoran dan dua ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
Menurut Lili, penanganan tersebut penting dilakukan untuk memastikan akses masyarakat, terutama warga yang terdampak bencana gempa bumi di Flores, tetap dapat dilalui.
Langkah penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan hasil pemeriksaan teknis di lapangan. BPJN NTT juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menentukan metode penanganan yang tepat.
Palue Hadapi 7 Titik Longsor dan 10,5 Km Jalan Rusak
Perhatian juga diarahkan ke Pulau Palue, Kabupaten Sikka. Meskipun ruas jalan di wilayah tersebut merupakan jalan daerah, Lili menyebut adanya arahan dari Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan cukup besar.
Di Palue, terdapat dua ruas jalan dengan total panjang sekitar 10,5 kilometer serta tujuh titik longsor yang akan menjadi bagian dari desain penanganan.
BPJN NTT bersama tim terkait menyiapkan perencanaan untuk penanganan secara permanen terhadap titik-titik tersebut.
“Untuk wilayah Pulau Palue, Kabupaten Sikka, terdapat dua ruas jalan dengan total panjang 10,5 kilometer serta tujuh titik longsor yang akan didesain untuk mendapatkan penanganan secara permanen,” jelas Lili.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan akses masyarakat setelah gempa bumi melanda wilayah Flores.
Perencanaan Jadi Kunci Penanganan
Lili menegaskan, setiap usulan penanganan, Tim teknis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kondisi lapangan, menyusun desain serta metode pekerjaan sebelum diteruskan kepada pihak pelaksana dan seluruh penanganan tetap mengikuti ketentuan teknis, perencanaan yang berlaku serta arahan pimpinan.
Ia menambahkan, Penanganan terhadap tujuh titik longsor dan dua ruas jalan sepanjang 10,5 kilometer di Palue juga diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap akses masyarakat, terutama di tengah kondisi pascagempa yang masih membutuhkan perhatian serius.
