DPRD dan Gubernur NTT Bergerak Bersama, Nasib Pekerja Migran Jadi Agenda Prioritas
Kupang, SonafNTT-News.com. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama DPRD NTT menunjukkan keseriusan menangani persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) yang selama ini menjadi problem sosial berkepanjangan di wilayah kepulauan tersebut. Ketua DPRD NTT Ir. Emelia Julia Nomleni hadir langsung dalam rapat strategis bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt, Selasa (20/1/2026), yang secara khusus membahas penanganan dan perlindungan PMI asal NTT.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Melki Laka Lena itu berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT dan dihadiri para bupati se-NTT, unsur Forkopimda, Bank NTT, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT, serta berbagai organisasi terkait.
Dalam forum tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT menyoroti berbagai persoalan krusial yang kerap menimpa PMI asal NTT, mulai dari perekrutan ilegal, minimnya perlindungan sebelum keberangkatan, kasus kekerasan dan eksploitasi di negara tujuan, hingga pemulangan jenazah dan PMI bermasalah yang masih sering terjadi.
Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap warganya yang bekerja di luar negeri demi menghidupi keluarga. Menurutnya, kehadiran DPRD dalam rapat tersebut merupakan bentuk komitmen politik untuk memastikan adanya kebijakan perlindungan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan bagi PMI asal NTT.
Sementara itu, Gubernur Melki Laka Lena menekankan pentingnya perbaikan tata kelola migrasi tenaga kerja, dimulai dari desa hingga ke tingkat provinsi. Ia mendorong penguatan peran pemerintah daerah, lembaga keuangan daerah, serta organisasi masyarakat dalam menciptakan sistem migrasi yang aman, legal, dan bermartabat.
Rapat ini juga membahas strategi pencegahan pengiriman PMI nonprosedural, penguatan pelatihan keterampilan dan literasi keuangan, serta pemanfaatan peran Bank NTT dalam mendukung pemberdayaan ekonomi calon PMI dan keluarga yang ditinggalkan. Pemerintah daerah menilai pendekatan ekonomi dan sosial harus berjalan seiring agar migrasi tidak lagi menjadi jalan terakhir akibat kemiskinan struktural.
Ia menegaskan langkah bersama DPRD dan Gubernur NTT ini dipandang sebagai sinyal kuat perubahan arah kebijakan daerah. Di tengah tingginya angka PMI asal NTT dan berbagai tragedi kemanusiaan yang menyertainya, kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mengakhiri siklus kerentanan yang selama ini membayangi para pekerja migran.
About The Author
