Fraksi PKB DPRD TTU Temui Usman Husin Bawah ‘Aspirasi Masyarakat’ Tolak Perubahan Status Cagar Alam Mutis Timau Jadi Taman Nasional
Jakarta,SonafNTT-News.com. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan kunjungan kerja di Kantor DPR RI dengan membawa sejumlah aspirasi penting dan salah satunya menolak Perubahan Status Cagar Alam Mutis Timau Jadi Taman Nasional dengan dasar masyarakat adat Tengah Utara umumnya mengakui ada tiga kekuatan yang tidak bisa dipisahkan yakni Allah (Sang Pencipta), Alam dan Leluhur. Selain itu, masyarakat yang berada di wilayah tersebut sudah sangat menyatu dengan alam dan meyakini sebagai sumber kehidupan mereka.
Wakil ketua Fraksi PKB DPRD TTU Chandra Grendi Anin, SE saat di konfirmasi media (kamis, 6/2/2025 ) menerangkan bahwa kehadiran Fraksi PKB DPRD TTU di DPR RI untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat adat TTU yang menolak status alih fungsi gunung mutis dan kunjungan ini terima oleh Anggota DPR RI Usman Husin.
“ Tiba di senayan, kami diterima anggota Komisi IV Fraksi PKB DPR RI Usman Husin dan dalam pertemuan tersebut meminta agar status Cagar Mutis Timau tetap dipertahankan dan hal ini sesuai permintaan masyarakat adat agar lingkungan sekitar tetap terawat, bebas dari penebangaan pohon.Selain itu, saat peralihan para tokoh adat juga tidak dilibatkan oleh karena itu Bapak Usman Husin yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup agar perjuangkan status Cagar Mutis tidak beralih fungsi” ungkapnya.
Politisi PKB lanjut menerangkan, dalam kunjungan kerja ini membawa sejumlah rekomendasi kepada Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI agar turut menolak Perubahan Status Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional dengan alasan yakni pertama Cagar Alam Mutis merupakan jantung peradaban Masyarakat di pulau Timor, jika terjadi perubahan status maka kemungkinan besar akan berdampak pada kerusakan hutan dan ancaman ekosistem dan tradisi budaya Masyarakat Timor, kedua Mutis merupakan Wilayah tangkapan air terbesar di pulau Timor yang menjadi sumber mata air bagi 4 aliran Sungai besar di pulau Timor: Sungai Benenain, Sungai Noelmina, Sungai Noelfael dan Sungai Noelbesi, yang sampai saat ini dimanfaatkan untuk pengolahan pertanian dan peternakan Masyarakat Timor. Jika terjadi perubahan status maka Kawasan Mutis akan berdampak pada kerusakan hutan yang mengakibatkan debit air menjadi berkurang dan hal ini secara tidak langsung berdampak pada penghasilan Masyarakat Timor yang mayoritas sebagai Petani dan Peternak, poin ketiga Perubahan Status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional, akan berpotensi pada masyarakat lokal yang terdiskriminasi karena dengan di ubah status akan membuka keran investasi.
Ia lanjut menerangkan, Kawasan Cagar Alam Mutis merupakan Warisan Budaya nenek moyang Masyarakat Timor dengan berubahnya status menjadi Taman Nasional maka dikhawatirkan akan merusak Tradisi dan Budaya Masyarakat Adat.
Selain menyampaikan aspirasi, Fraksi PKB TTU juga berkonsultasi terkait pembangunan di bidang pertanian dan peternakan.”Masyarakat TTU umumnya berprofesi sebagai petani dan peternak oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Usman Husin agar ke depan adanya bantuan alat-alat pertanian seperti Hand Tractor, benih jagung dan padi, saluran irigasi di daerah persawahan guna mendukung produktifitas pertanian.” ungkapnya
untuk bidang peternakan kiranya ada perhatian yang lebih baik dari kementerian guna menjawab kebutuhan pasar di luar NTT dalam skala NTT.
“Kabupaten TTU merupakan salah satu daerah yang cocok untuk pengembangan ternak oleh karena itu perlu adanya perhatian yang baik pemerintah pusat dan manajemennya harus pula dikelola secara efektif sehingga memberikan dampak produktif bagi masyarakat” ungkapnya.
Anggota DPR RI Usman Husin menyambut baik aspirasi dari masyarakat adat TTU dan siap memperjuangkan di kementerian agar apa yang diharapkan bisa ditangani dengan efektif terutama mengatasi kebutuhan prioritas .
Menurutnya, Cagar Alam Mutis Timau memiliki potensi Sumber Daya Air yang luar biasa bahkan biasa dialirkan di daerah persawahan oleh karena itu harus dikelola dengan baik sebagai langkah konkrit meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan.
Ia menambahkan terkait bantuan jenis tanaman Hortikultura silahkan membuat kelompok tani dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten /Kota serta mengajukan proposal untuk diproses.
Sementara Fraksi PKB DPRD TTU yang melakukan kerja diantaranya Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Siki, Ketua Fraksi PKB Mikhael Melki Lopez, S.T dan Chandra Grendi Anin, SE.
About The Author
