Fraksi Solidaritas Pembangunan Minta Pemprov NTT Segera Realisasikan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Juli-September 2021.

Kupang,sonafntt-news.com.Menyikapi berbagai keluhan di tengah masyarakat, Fraksi Gabungan Solidaritas Pembangunan  (Demoktrat,PSI dan PPP) meminta kepada Pemerintah Provinsi NTT agar segera merealisasikan pembayaran insentif  tenaga kesehatan (nakes) dalam penanganan covid-19 terhitung bulan Juli-September 2021 dari dana BTT.

Demikian keterangan juru bicara Fraksi Gabungan Pembangunan DPRD NTT Anselmus Tallo, SE usai  rapat paripurna dengan agenda Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021,selasa 29/9/2021.

Fraksi gabungan meminta pemprov segera membayar insentif tenaga kesehatan mengingat  mereka memiliki peran yang sangat strategis untuk urusan kesehatan termasuk penanganan pandemi yang sangat membahayakan bagi kita semua.

“Mereka sudah bekerja keras untuk mendukung proses pembangunan bahkan penangan pandemik, pemerintah harus segera membayar, saya baru pulang monitoring dari dari kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka, keluhannya sama, ungkap Ansel Tallo.

Anggota  DPRD NTT tiga  periode asal partai Demokrat itu lebih menguraikan bahwa Pemerintah bekerja keras untuk merealisasikan target-target Pendapatan Daerah, khususnya target PAD, yang telah dinasionalisasi dalam RAPBD-Perubahan untuk membuktikan bahwa target-target tersebut benar benar ditentukan berdasarkan kajian dan perhitungan yang cermat; termasuk pengkajian dan perhitungan atas dampak pandemi Covid-19.

Kami juga mendorong Pemerintah agar lebih proaktif mengedukasi masyarakat terkait vaksin, karena sejauh pengamatan Fraksi, ada fenomena “ketakutan”bahkan penolakan terhadap jenis vaksin tertentu, misalnya Astrazeneca dengan berbagai alasan.

langkah berikut  pemprov segera merealisasikan penghasilan tambahan pegawai  (tamsil)  yang sejauh belum dibayarkan, ini khusus guru -guru dan pegawai.

“Tamsil itu sudah dianggarkan dan tidak masuk dalam kategori refocusing anggaran namun  hingga bulan september belum dibayarkan dan sebuah uji petik di beberapa sekolah alasan belum dibayarkan ternyata bukan covid namun mereka harus mengisi format secara online di lain sisi para guru belum terampil mengakses dan solusinya harus diberikan pelatihan sesuai petunjuk yang ada.”ungkapnya.

Lanjut bicara fraksi Gabungan dalam kesempatan itu meminta pemprov untuk segera melantik para kepala  sekolah SMA/SMK dan hal ini terjadi di kabupaten Belu  bahkan ada  Plt.kepala sekolah yang sudah memasuki purna tugas sebagai ASN dan kami juga  mendorong Pemerintah memberi atensi lebih serius dalam program   penanganan stunting dan gizi buruk. 

Politisi Demokrat juga menyoroti proses pembangunan  yang  menggunakan dana pen .Dana yang  dipinjam  harus benar-benar  dimanfaatkan dengan baik untuk menjawab kebutuhan ril rakyat sehingga jelas kontribusinya bagi kepentingan umum.

Kami berharap setiap OPD menjalankan tugas dan peran  dengan baik sehingga persoalan kompleks yang ditengah hadapi adanya perbaikan dan dampak produktif  bagi masyarakat.”Kami juga tidak mengharapkan perubahan yang secara besar-besaran namun di suatu sisi jika ada lampu mercury paling tidak ada lilin yang mampu menerangi masyarakat dan solusi lainnya antara eksekutif dan legislatif serta semua   komponen harus berjalan bersama untuk melakukan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan pembangunan. (Mf/SN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *