Gubernur NTT Tekankan Integritas dan Kolaborasi dalam 203 Proyek PUPR Tahun 2025
Kupang, Sonaf NTT-News.com.Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur tahun anggaran 2025 melalui seremoni penandatanganan kontrak pekerjaan konsultan dan konstruksi lingkup Dinas PUPR Provinsi NTT, yang digelar di Aula Fernandes Lantai IV Kantor Gubernur NTT, Jumat, 1 Agustus 2025.
Pantauan media, kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah NTT Cosmas D.Langga, Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, pimpinan OPD Lingkup Provinsi NTT, 300 peserta yang terdiri dari para penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawasan, pejabat struktural, serta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menjadi tonggak awal pelaksanaan 203 paket pekerjaan yang mencakup 139 proyek fisik dan 64 proyek pengawasan teknis sedangkan Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp203,2 miliar, dengan rincian Rp110,77 miliar untuk pekerjaan fisik dan Rp92,43 miliar untuk pengawasan.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menekankan pentingnya integritas, kerja sama lintas sektor, dan profesionalisme sebagai fondasi pelaksanaan proyek pembangunan di NTT.
“Ini adalah kegiatan pertama setelah diberlakukannya regulasi terbaru. Semua elemen pembangunan penyedia jasa, konsultan, aparat penegak hukum, dan pemerintah hadir bersama sejak awal. Ini bentuk nyata gotong royong pembangunan,” ujar Gubernur Melki saat membuka kegiatan Penandatangan Kontrak Pekerjaan Konsultan dan Pekerjaan Konstruksi secara resmi
Gubernur Melki juga menegaskan seluruh elemen pembangunan dari perencana, pelaksana, pengawas, aparat penegak hukum hingga penyedia bahan baku dan keuangan—harus bekerja bersama sejak awal agar pekerjaan dilaksanakan sesuai aturan, berkualitas, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kita awali pekerjaan ini dengan semangat sinergi. Jangan menyerah, karena kolaborasi yang baik akan membuahkan hasil. Ini bukti bahwa NTT mampu bangkit dan melangkah maju,” ujar Gubernur.
Mantan Anggota DPR RI juga mendorong optimalisasi peluang dari pemerintah pusat, termasuk mengalihkan proyek yang belum terlaksana di daerah lain ke NTT, demi percepatan pembangunan daerah.
Ia berharap agar setiap pekerjaan dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Dalam kesempatan itu, dilaksanakan Penandatanganan Simbolis: Ruas Jalan Seba–Ege dan secara simbolis, dua kontrak ditandatangani dalam acara ini:
Paket Fisik: Proyek Penanganan Long Segment Ruas Jalan Seba – Ege di Kabupaten Sabu Raijua, senilai Rp1,55 miliar, oleh CV. Perdana dan Paket Pengawasan: Dikerjakan oleh PT. Bapta Perkasa Konsultan
Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak, dalam laporannya menyebut bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen hukum dan profesionalisme semua pihak yang terlibat.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memberikan kepastian hukum, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, serta membentuk hubungan kerja yang profesional dan transparan,” ungkapnya.
Menurutnya, ini sebagai bagian dari pembekalan awal, kegiatan ini juga melibatkan pemateri dari kejaksaan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya guna menghindari potensi sengketa hukum serta memastikan bahwa semua pihak bekerja sesuai dengan regulasi terbaru yang berlaku.
“Kita tidak sedang berlomba cepat, tapi memastikan kualitas pekerjaan. Integritas adalah kunci. Mari bekerja dengan tanggung jawab dan semangat melayani masyarakat,” tegasnya.
About The Author
