Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cabut Moratorium DOB: Usman Husin Suarakan Pemekaran TTS dan Sumba
Jakarta, SonafNTT-News.com. Rapat Konsultasi antara DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan DPR RI di Ruang Banggar, Selasa (18/11/2025), berubah menjadi momentum penting bagi perjuangan pemekaran daerah di Nusa Tenggara Timur. Di hadapan pimpinan rapat Julie Sutrisno Laiskodat, Komisi IV DPR RI bersama sejumlah anggota DPR RI dapil NTT, Usman Husin (PKB), secara tegas mendorong pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium Daerah Otonom Baru (DOB).
Desakan tersebut mengemuka setelah Ketua DPRD TTS, Mordikai Liu, menyampaikan secara langsung aspirasi daerah yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, pemekaran TTS dan daratan Sumba adalah kebutuhan mendesak demi percepatan pembangunan, pemerataan pelayanan publik, dan efisiensi tata kelola wilayah.
“Saya, Mordikai Liu, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten TTS bersama anggota DPR RI dapil NTT memohon kepada pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium DOB agar wilayah Kabupaten TTS bisa segera dimekarkan, begitu juga daratan Sumba. Mari kita dukung pencabutan moratorium,” tegasnya.
Seruan ini mendapat dukungan penuh dari Usman Husin, anggota Komisi IV DPR RI. Ia menilai bahwa moratorium DOB yang sudah bertahun-tahun diberlakukan justru memperlambat pemerataan pembangunan di daerah 3T seperti TTS dan Sumba. Sebagai wakil rakyat NTT, Usman menegaskan bahwa pemekaran merupakan salah satu daerah mengingat TTS wilayahnya sangat luas dan sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan ke arah yang lebih baik di masa mendatang.
“ TTS mau maju harus mekar.mari kita bergerak bersama untuk kebaikan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada” ungkapnya
Selain bahas pemekaran, pertemuan tersebut juga membahas dua masalah strategis lain yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah:
1. Skema Pembiayaan P3K Paruh Waktu, yang dinilai perlu kejelasan agar tidak membebani APBD.
2. Kekurangan Dana Transfer Daerah Tahun Anggaran 2026, yang dikhawatirkan akan mengganggu program pembangunan di TTS dan wilayah lainnya di NTT.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPR RI dapil NTT II, antara lain Esthon Foenay (Gerindra), Stevano Riski (PDI-P), Umbu Kabunang (Golkar), dan Gavriel Novanto (Golkar). Kehadiran para wakil rakyat lintas fraksi tersebut memperkuat tekanan politik agar pemerintah pusat tidak lagi menunda kebijakan pemekaran wilayah.
Dengan menguatnya suara daerah dan dukungan politik di Senayan, Dorong pencabutan moratorium DOB untuk TTS dan Sumba kini mendapatkan sorotan nasional. Publik menantikan langkah pemerintah pusat: apakah akan membuka kembali keran pemekaran demi pemerataan pembangunan, atau tetap mempertahankan moratorium yang selama ini menjadi penghambat lahirnya daerah otonom baru.
About The Author
