Komisi IV DPRD NTT Soroti Infrastruktur Amfoang dan Dugaan Monopoli Elpiji, Pemerintah Pusat Diminta Bergerak
Kupang, SonafNTT-News.com. Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, kembali memantik perhatian serius publik. Kali ini, Komisi IV DPRD NTT secara tegas mendesak pemerintah pusat agar segera turun tangan menangani krisis energi yang dinilai semakin membebani masyarakat kecil.
Sorotan keras itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Kolin usai rapat bersama Stakeholder terkait, Selasa (26/5/2026).
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, pemerintah tidak boleh lagi bekerja setengah-setengah dalam menangani persoalan distribusi BBM dan Elpiji di daerah terpencil seperti Amfoang.
Ana Kolin menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh berbasis data dari hulu hingga hilir agar persoalan energi tidak terus berulang. Ia menilai tingginya biaya transportasi, buruknya infrastruktur jalan, hingga lemahnya pengawasan distribusi menjadi faktor utama yang membuat harga BBM dan Elpiji melonjak di lapangan.
“Kalau stok outlet di Pertamina habis lalu ada orang yang menyimpan BBM atau Elpiji dan menjual kembali dengan harga tinggi, masyarakat kecil yang jadi korban,” tegasnya kepada awak media.
Menurutnya, adanya dugaan praktik monopoli dan penimbunan Elpiji yang memperparah kelangkaan di tengah masyarakat. Bahkan, Ana Kolin mengungkap adanya informasi mengenai oknum tertentu yang diduga memborong Elpiji untuk kepentingan kelancaran Program MBG sehingga distribusi ke masyarakat menjadi terganggu.
Karena itu, Komisi IV DPRD NTT meminta Satgas pengawasan serta aparat penegak hukum bergerak aktif melakukan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bermain dalam distribusi BBM dan Elpiji.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Satgas harus bekerja serius dan DPRD juga harus dilibatkan untuk memperkuat pengawasan,” ujarnya.
Tak hanya soal pengawasan, Ana Kolin juga menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Amfoang yang dinilai sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang dipaparkan pihak PT Pertamina dalam rapat, akses jalan dan sarana distribusi di Amfoang masih menjadi hambatan besar bagi armada pengangkut BBM dan Elpiji.
Karena itu, Komisi IV mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan infrastruktur berkualitas agar kendaraan distribusi energi dapat menjangkau masyarakat dengan aman dan lancar. Menurut Ana Kolin, tanpa perbaikan jalan dan akses transportasi, persoalan kelangkaan akan terus terjadi meski pasokan tersedia.
About The Author
