Komisi V DPRD NTT Dukung Peningkatan Anggaran Anti-Kekerasan Perempuan di NTT
Kupang, Sonaf NTT-News.com.com. Komitmen terhadap perlindungan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian serius. Dalam rapat kerja antara Komisi V DPRD Provinsi NTT bersama Dinas DP3AP2KB dan Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi NTT, dukungan terhadap peningkatan anggaran program penanganan kekerasan terhadap perempuan menjadi sorotan utama.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi V DPRD NTT ini dipimpin oleh Ketua Komisi V, Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ST, serta dihadiri oleh Wakil Ketua Winston N. Rondo, S.Pt dan sejumlah anggota komisi lainnya. Hadir pula Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTT, Ruth Diana Laiskodat, Ketua TP PKK Mandriyati Astiningsih Laka Lena, serta Wakil Ketua TP PKK Vera Christina Sirait Asadoma,jumat 15/8/2025.
Dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Komisi V menyatakan dukungan untuk menaikkan anggaran murni dari Rp2 miliar menjadi Rp3 miliar. Selain itu, ditambahkan pula anggaran perubahan sebesar Rp500 juta untuk program-program prioritas, termasuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan peningkatan pelayanan psikososial bagi korban.
Komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak kembali ditegaskan dalam rapat Komisi V DPRD NTT bersama Dinas DP3AP2KB dan TP PKK Provinsi NTT. Salah satu suara yang paling lantang dan menyentuh datang dari Anggota DPRD NTT, Mercy Piwung, yang menyoroti langsung kondisi kekerasan di daerah pemilihannya, Kabupaten Ngada.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD NTT asal Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Penggerak PKK di Komisi V sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan isu-isu sensitif seperti kekerasan berbasis gender.
“Saya menyampaikan apresiasi atas kunjungan TP PKK. Ini bukan sekadar simbolis. Kita butuh kehadiran nyata PKK dalam menyentuh masyarakat,” ungkap Mercy dengan penuh penekanan.
Pernyataan Mercy menyoroti pentingnya kolaborasi bukan hanya di ruang rapat, tetapi turun langsung ke akar rumput. Ia mengusulkan agar program-program DP3AP2KB dan PKK juga diarahkan pada edukasi berbasis komunitas—yang menyentuh rumah tangga, sekolah, dan kelompok adat.
Sementara Anggota DPRD NTT, Muhammad Ansor, memberikan apresiasi atas kolaborasi antara Komisi V, Dinas DP3AP2KB, dan TP PKK Provinsi NTT. Menurutnya, sinergi seperti ini harus menjadi contoh di daerah lain.
“Kunjungan TP PKK ke Komisi V bukan hanya seremonial, tapi jadi momentum memperkuat komitmen anggaran untuk perlindungan perempuan. Ini langkah maju yang perlu dikawal bersama,” ujar Ansor.
Lebih lanjut, Ketua Komisi V, Muhamad Pua Rake menekankan pentingnya desain program yang fleksibel namun berdampak langsung ke masyarakat, terutama perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan.
“Anggaran bukan hanya soal nominal, tapi juga soal keberpihakan. Kami ingin setiap rupiah yang dialokasikan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Politisi dari Partai Gerindra menegaskan bahwa Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam penanganan kasus kekerasan di NTT, yang selama ini masih menjadi tantangan besar di berbagai kabupaten/kota.
About The Author
