KOMPAK Indonesia Desak DPR RI RDP Bersama KLH & Menparekraf Terkait Penunjukkan PT. Flobamor Kelola Tiket Masuk TNK
Jakarta, Sonafntt-news.com. Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) untuk meminta pertanggungjawaban dan pertimbangan dua institusi tersebut terkait peran PT. Flobamor dalam pengelolaan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo NTT.
Hal ini disampaikan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa dalam rilis tertulis kepada tim media ini pada Senin (04/07/2022) terkait adanya informasi penunjukkan PT. Flobamor oleh Pemprov NTT untuk mengelola tiket masuk ke TNK.
“Kami mendesak DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk meminta pertanggungjawaban terkait pengelolaan Taman Nasional Komodo yang tarifnya sangat mahal, yang di rencanakam akan ditangani PT. Flobamor dimana saat ini diragukan publik terkait profesionalitas, integritas dan masih tersandung dugaan kasus-kasus yang sedang disorot publik NTT,” tulisnya.
Menurutnya, kebijakan Pemprov NTT dan KLH serta Kemenaprekraf menyerahkan pengelolaan tiket masuk TNK di bawah tugas dan tanggungjawab PT. Flobamor akan mengabaikan sorotan publik selama ini, terutama terkait catatan kinerja management PT. Flobamor dalam mengelolah bisnis-bisnis Pemprov NTT yang tidak memberikan dampak produktif bagi Pemprov dan masyarakat NTT.
“saat ini sedang heboh di NTT publik mempertanyakan kinerja dan integritas PT. Flobamor yang masih jauh dari harapan publik. Publik mempertanyakan kinerja dan kemampuan jajaran PT. Flobamor mengelola tarif masuk Taman Nasional Komodo. Fakta membuktikan, bahwa ada usaha yang dikelola PT. Flobamor merugi dan ada kasus yang melilit, diduga kuat ada indikasi Tipikor (Tindak Pidana Korupsi),” tulisnya lagi dalam nada kritik.
Ketua KOMPAK Indonesia juga mendesak DPRD NTT untuk melakukan RDP dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Dinas Pariwisata NTT untuk meminta penjelasan resmi terkait pengelolaan tarif masuk TNK yang mahal, yang juga diduga akan dikelola oleh PT Flobamor.
“Kami mendesak KPK RI bekerjasama dengan BPK RI dan BPKP untuk melakukan audit investigatif terkait mega proyek Pariwisata Premium Labuan Bajo. Juga usaha-usaha lain PT. Flobamor yang selama ini jadi sorotan publik karena merugi dan yang diduga ada indikasi KKN,” tandas Goa. (Bbc/tim)
About The Author
