Kuota BBM Subsidi NTT Dipangkas, DPRD NTT: Daerah Miskin Justru Dipaksa Beli Non Subsidi
Kupang, SonafNTT-News.com. Polemik pengurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) memantik reaksi keras dari kalangan DPRD NTT. ketua Komisi V DPRD NTT Patrianus Lali Wolo kepada awak media selasa 26/5/2026, menilai kebijakan pemerintah pusat memangkas kuota solar subsidi hingga 6 persen dan pertalite sekitar 50 juta liter pada tahun 2026 sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil di daerah miskin seperti NTT.
Sorotan tajam itu muncul ketika DPRD NTT membahas persoalan distribusi energi dan minimnya infrastruktur di wilayah pelosok, khususnya Amfoang, Kabupaten Kupang, yang hingga kini belum memiliki SPBU memadai. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus membeli BBM dengan harga mahal akibat tingginya biaya transportasi dan sulitnya akses jalan.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP menegaskan bahwa kebijakan pengurangan kuota subsidi justru bertolak belakang dengan kondisi riil masyarakat NTT yang sebagian besar masih bergantung pada BBM bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kita ini daerah miskin, sangat membutuhkan BBM bersubsidi. Ironisnya justru kuota subsidi yang dikurangi. Masyarakat kecil dipaksa membeli BBM non subsidi yang harganya jauh lebih mahal,” ujarnya.
Menurutnya, ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat karena menyentuh persoalan mendasar yang selama ini dirasakan masyarakat NTT: mahalnya biaya hidup akibat keterbatasan infrastruktur dan distribusi energi.
Amfoang Masih Terisolasi
Ketua Komisi V DPRD NTT juga menyoroti kondisi Amfoang yang dinilai masih tertinggal dari sisi pembangunan. Infrastruktur jalan menuju wilayah perbatasan tersebut disebut masih memprihatinkan sehingga berdampak langsung pada tingginya biaya distribusi barang dan BBM.
Ia lanjut menjelaskan, pemerintah pusat seharusnya tidak hanya berbicara soal investasi, tetapi juga menghadirkan kebijakan khusus agar investor tertarik membangun SPBU di daerah terpencil seperti Amfoang.
“Kalau ada investor yang berminat silakan masuk. Tapi pemerintah juga harus siapkan kebijakan dan dukungan infrastruktur. Jalan ke Amfoang masih rusak dan biaya transportasi sangat tinggi,” tegasnya.
Ia bahkan mempertanyakan efektivitas pembangunan SPBU apabila kuota BBM subsidi terus dikurangi. Mereka menilai investor akan berpikir ulang jika pasokan BBM yang tersedia justru dibatasi.
“Untuk apa bangun SPBU kalau kuota BBM terus dipangkas?” katanya.
Dugaan Pengalihan Kuota Elpiji
Selain BBM, Komisi IV DPR NTT turut menyoroti distribusi gas elpiji bersubsidi. Mereka menduga sebagian kuota elpiji di daerah dialihkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika benar terjadi, kondisi itu dikhawatirkan akan memicu kelangkaan gas bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
Persoalan tersebut dinilai bisa menambah beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang saat ini masih bergantung pada subsidi energi dari pemerintah.
Pemerintah Pusat Diminta Evaluasi
Banyak pihak berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan kuota BBM subsidi agar tidak semakin memberatkan rakyat kecil.
Sekretaris PDIP NTT menegaskan bahwa percepatan pembangunan SPBU, peningkatan infrastruktur jalan, dan jaminan kuota BBM subsidi merupakan kebutuhan mendesak demi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan seperti Amfoang, TTS, TTU, dan Malaka.
About The Author
