Kupang, SonafNTT-News.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah.
Untuk Tahun Anggaran 2026, sebanyak 11 paket pekerjaan jalan telah dikontrak sejak Agustus 2026 dengan total anggaran mencapai Rp40 miliar. Paket pekerjaan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota di NTT sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendukung konektivitas antarwilayah.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, saat diwawancarai awak media, Senin (2/11/2026), menjelaskan bahwa penanganan infrastruktur jalan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, meskipun setiap paket pekerjaan memiliki skala dan volume yang berbeda.
Menurut Benyamin, sejumlah pekerjaan tersebut tersebar di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan dua paket pekerjaan, Kabupaten Sumba Barat dua paket, serta beberapa wilayah lainnya seperti Kota Kupang, Sabu Raijua, Malaka, Belu, dan wilayah Flores Raya.
“Khusus di Sumba Barat, progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan dalam minggu ini bisa selesai. Memang paket pekerjaannya relatif kecil, tetapi semua kabupaten tetap mendapatkan perhatian dalam penanganan infrastruktur jalan,” ungkap Benny Nahak.
Penanganan Jalan Melalui Berbagai Skema Pekerjaan
Lebih lanjut, Benyamin Nahak menjelaskan bahwa penanganan infrastruktur jalan dilakukan melalui beberapa jenis pekerjaan, mulai dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, hingga rekonstruksi jalan.
Setiap jenis pekerjaan disesuaikan dengan kondisi kerusakan jalan, kebutuhan penanganan, serta ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan.
Untuk pekerjaan rekonstruksi, pihaknya masih menunggu penyelesaian proses administrasi, termasuk adendum kontrak terakhir, guna memastikan secara detail volume pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan tetap mengacu pada ketentuan teknis dan administrasi kontrak.
Kelangkaan Semen dan Aspal Jadi Tantangan
Di balik upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan, Dinas PUPR Provinsi NTT saat ini menghadapi tantangan berupa kelangkaan material konstruksi, khususnya semen dan aspal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena ketersediaan material sangat menentukan kelancaran pekerjaan, terlebih saat ini pelaksanaan proyek juga berhadapan dengan kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan.
Benyamin mengakui bahwa kelangkaan semen dan belum optimalnya ketersediaan aspal turut memengaruhi pelaksanaan pekerjaan di sejumlah lokasi.
“Kita berharap dalam dua minggu ke depan ketersediaan aspal sudah bisa terpenuhi sehingga pekerjaan di lapangan dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
Ia meminta seluruh penyedia jasa atau kontraktor agar tidak hanya menunggu kondisi material, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai kondisi di lapangan.
Menurutnya, percepatan pekerjaan harus tetap memperhatikan standar mutu dan kualitas konstruksi. Sebab, pembangunan jalan bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memastikan hasil pekerjaan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Kontraktor Terlambat Bisa Dikenakan Denda
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Ir.Benyamin Nahak juga menegaskan bahwa setiap penyedia jasa wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
Apabila ketersediaan material sudah kembali terkendali, namun masih terdapat penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan kontrak, maka konsekuensi berupa denda keterlambatan dapat diberlakukan sebaliknya
Jika kelangkaan semen dan aspal masih berlangsung hingga Desember 2026, maka langkah-langkah terkait pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan akan disesuaikan dengan progres serta realisasi pekerjaan di lapangan, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, untuk paket pekerjaan yang bersifat multi-years, pelaksanaannya akan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
Pemerataan Infrastruktur untuk Mendukung Konektivitas Daerah
Ia lanjut menyampaikan bahwa upaya penanganan 11 paket pekerjaan jalan dengan anggaran Rp40 miliar ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat konektivitas wilayah.
Iya juga menegaskan, Infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses menuju pusat-pusat pelayanan publik, serta meningkatkan mobilitas masyarakat antar daerah Karena itu, pemerataan penanganan jalan di berbagai kabupaten/kota menjadi perhatian penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
