Pemprov NTT Gandeng Undana Perketat Evaluasi Kinerja ASN
Kupang, SonafNTT-News.com Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menata ulang sistem evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pendekatan yang lebih modern, transparan, dan terukur. Dalam upaya memperkuat tata kelola birokrasi, Pemprov NTT menggandeng Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk mengadopsi praktik manajemen kinerja yang telah diterapkan di lingkungan perguruan tinggi tersebut.
Langkah ini dibahas dalam diskusi strategis yang diinisiasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT pada Kamis (5/3) di Ruang Rapat BKD NTT. Forum tersebut menghadirkan pimpinan perangkat daerah serta kalangan akademisi untuk merumuskan format evaluasi kinerja ASN yang lebih objektif, akuntabel, dan selaras dengan target pembangunan daerah.
Salah satu konsep utama yang menjadi fokus pembahasan adalah penerapan mekanisme cascading, yakni sistem manajemen kinerja yang menghubungkan target organisasi hingga ke tingkat individu pegawai. Melalui sistem ini, setiap capaian kerja ASN tidak hanya dinilai secara personal, tetapi juga berdampak langsung pada nilai kinerja pimpinan.
Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., yang hadir sebagai narasumber utama, menekankan bahwa sistem manajemen kinerja di era modern tidak lagi bersifat parsial. Di Undana, sistem cascading memastikan rencana strategis institusi diturunkan menjadi perjanjian kinerja hingga ke unit terkecil.
“Jika unit di bawah tidak bekerja maksimal, maka nilai kinerja pimpinan juga akan ikut turun. Ini adalah esensi dari kerja tim. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kontribusi setiap individu yang terukur secara sistematis,” tegas Prof. Jefri di hadapan jajaran pejabat Pemprov NTT.
Penerapan sistem ini bertujuan untuk memutus rantai birokrasi yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tanpa memahami target besar organisasi. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap program dan aktivitas yang dilakukan oleh ASN harus berkontribusi langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan rencana pembangunan daerah.
Manajemen kinerja yang transparan memungkinkan pimpinan memantau progres pencapaian secara real-time. Hal ini dinilai krusial bagi Pemprov NTT untuk memastikan bahwa visi pembangunan daerah tidak hanya berhenti pada level dokumen, tetapi terefleksi dalam aktivitas harian aparatur.
Keterlibatan Undana dalam forum ini menjadi bukti peran aktif perguruan tinggi dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di NTT. Pengalaman Undana dalam mengelola manajemen performa organisasi yang kompleks diharapkan dapat menjadi standar baru bagi perangkat daerah dalam mengevaluasi produktivitas pegawainya.
Melalui forum diskusi strategis ini, Pemprov NTT menargetkan lahirnya format evaluasi kinerja ASN yang lebih objektif. Dengan mekanisme cascading yang tepat, setiap ASN di Provinsi NTT diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai, sehingga akselerasi pembangunan daerah dapat terwujud melalui ekosistem kerja yang lebih kompetitif dan akuntabel.
About The Author
