Polemik SK Tenaga Kontrak,Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka : Bupati & Wakil Harus Batalkan SK

Malaka, SonafNttnews.com.  Polemik Surat Keputusan ( SK ) Bupati Kabupaten Malaka tahun anggaran 2022 tentang Tenaga Kontrak Daerah ( TKD ) yang terjadi di masyarakat, mendapat tanggapan serius dari Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malaka dan pihaknya meminta dengan tegas agar SK yang telah membuat keterbelahan di masyarakat itu, harus dibatalkan untuk dapat mencegah hal lainya yang tidak diinginkan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malaka Frederikus Seran, kepada Media ini, Sabtu ( 2/4/2022 ). 

” Saya melihat situasi beberapa hari yang lalu hingga hari ini kurang lebih ada beberapa Instansi yaitu kantor Puskesmas alas dan kantor camat Kobalima Timur, Kantor camat weliman dan puskesmas weliman, kantor Bupati Malaka dan RSPP, kantor Dinas Sosial,kantor Puskesmas Namfalus Kecamatan Kobalima yang disegel oleh warga masyarakat pemilik lahan, yang memicu terjadinya persoalan ini pasca Pemkab Malaka mengeluarkan SK Tenaga Kontrak Daerah (TKD) tahun anggaran 2022.

Warga merasa ditipu dan di kecewakan oleh Pemkab karena, anak – anak mereka dikeluarkan dari Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Malaka Tahun anggaran 2022,” Ujar Frederikus Seran.

Dipantau dari beberapa Video yang beredar, bahwa ada pernyataan warga Masyarakat bahwa mereka pemilik lahan atas bangunan kantor Pemerintahan itu, dijanjikan oleh pemerintah sejak awal berdirinya kantor – kantor itu, bahwa anak-anak mereka harus dipekerjakan sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD ) di instansi-instansi tersebut.

“Atas kejadian yang sangat menyita perhatian publik dan hampir sebagian besar masyarakat NTT dan netizen ini maka saya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten  Malaka secara spontan kepada Media ini meminta agar Surat Keputusan Bupati Malaka tentang Pengangkatan tenaga Kontrak Daerah Tahun Anggaran 2022 segera dibatalkan dan ditinjau kembali, agar bisa meminimalisir konflik yang sementara memanas di tengah-tengah masyarakat ini,” Jelasnya dengan nada keras.

Lanjut Ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Malaka ini, bahwa  pihaknya sangat mempertanyakan bagaimana proses seleksi atau proses rekrutmen Tenaga Kontrak Daerah ini. 

” Prosesnya bagaimana ini ? Karena setahu saya, Pemerintah Daerah di masa kepemimpinan SN & KT ini pernah mengeluarkan surat pengumuman secara resmi dan terbuka untuk  Rekrutmen Tenaga Kontrak Daerah ( TKD), setelah kurang lebih 6000 -an pelamar yang pada saat itu, memasukan berkas melalui BKPSDM Kabupaten Malaka dan akan diproses  ke tahap selanjutnya.

Namun, yang menjadi pertanyaan besar saya adalah, kamu  tidak pernah ada proses apa – apa, lalu tiba-tiba SK ini keluar begitu saja. Pertanyaan saya, siapa yang memproses barang ini ? Sehingga secara tegas saya minta kepada Bupati Malaka melalui dinas teknis agar segera, meninjau ulang SK pengangkatan Tenaga Kontrak daerah ini ,” Pinta Anggota DPRD Kabupaten Malaka ini.

Lebih lanjut Mantan Ketua PMKRI Atambua ini mengatakan, bahwa Kejadian ini membuat resah kerja di beberapa kantor pemerintahan, terutama beberapa dinas vital seperti puskesmas dan Rumah sakit . 

“Kejadian yang sedang dilakukan oleh masyarakat ini menunjukan kepada publik bahwa wibawah Pemerintahan ini hampir hilang.

Oleh sebab itu, sebagai Anggota DPRD saya meminta juga kepada Bupati dan Wakil Bupati agar secara tegas, segera menyikapi ini secara cepat sebelum ada hal-hal lain yang tidak kita inginkan terjadi dan berdampak luas kepada pelayanan publik di Kabupaten yang kita sayangi ini,” Tutup Politisi dari Partai NasDem ini. (DF/ SN ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *