PPL Resmi Berstatus ASN Pusat: Usman Husin Tegaskan Peran Kunci Ketahanan dan Ekonomi Pangan Nasional
Jakarta, SonafNTT-News.com. Kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional resmi memasuki babak baru. Mulai 1 Januari 2026, sebanyak 37.800 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang sebelumnya berstatus ASN daerah akan dialihkan menjadi ASN pusat di bawah Kementerian Pertanian (Kementan). Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 2025 dengan tujuan membangun sistem penyuluhan satu komando dan pembinaan terpusat.
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh penyuluh pertanian yang kini memasuki era baru sebagai ASN pusat. Ia menilai pengalihan ini sebagai langkah besar dan strategis dalam memperkuat ketahanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pangan nasional.
“Penyuluh pertanian adalah ujung tombak pembangunan sektor pangan. Dengan status ASN pusat, PPL diharapkan bekerja lebih terarah, profesional, dan maksimal dalam mendampingi petani,” tegas Usman Husin, kepada awak media, Jumat 2/2/2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses pengalihan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan verifikasi data oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah ini bertujuan menyelaraskan sistem penyuluhan di daerah dengan program prioritas nasional, sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pelaku utama di lapangan.
Usman Husin berharap, ke depan PPL mampu menjalankan perannya secara optimal dalam berbagai aspek strategis, mulai dari persiapan penyuluhan, seperti identifikasi potensi wilayah, penyusunan programa penyuluhan, hingga pendampingan kelompok tani dalam menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan RDKK.
Selain itu, PPL juga diharapkan aktif dalam pelaksanaan penyuluhan, khususnya dalam diseminasi informasi dan transfer teknologi pertanian terbaru kepada petani, pekebun, dan peternak melalui pertemuan kelompok, demonstrasi, serta pelatihan di lapangan.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin juga menekankan pentingnya evaluasi dan pelaporan yang akurat dan berkelanjutan. Menurutnya, data dan laporan dari PPL menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi pedesaan dan percepatan swasembada pangan.
“Dengan penyuluhan yang kuat, terukur, dan terintegrasi, ketahanan pangan bukan sekadar target, tetapi fondasi ekonomi bangsa dan daerah,” pungkasnya.
About The Author
