Progres Pembangunan Jalan Yang Ditangani BPJN NTT Periode Juli 2023, Capai 27, 63 %
Kupang,Sonafntt-news.com.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Jalan Nasional Wilayah Nusa Tenggara Timur terus bergerak memberikan pelayanan yang terbaik sesuai ketentuan yang berlaku dan progres pembangunan jalan fisik hingga saat ini 27, 63 % sedangkan penyerapan keuangan hingga per tanggal 17 Juli 2023 mencapai 24, 61 %.
Demikian disampaikan oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT Agustinus Junianto,ST,MT, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin, 17/7/2023.
Kepala Balai BPJN NTT, menguraikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilapangan hingga saat ini berjalan dengan baik dan untuk penyerapan keuangan berjalan baik pula.
Selain itu, ia mengakui adanya beberapa kekurangan diantaranya adanya paket-paket tertentu yang belum terkontrak, ada juga yang baru tanda tangan kontrak dan ada tambahan dana untuk pekerjaan jalan inpres daerah.Upaya lain yang akan dilakukan yakni pihaknya terus melakukan langkah-langkah strategis guna menyelesaikan pekerjaan jalan yang ada dan total alokasi anggaran 1, 142 T dan adanya penambahan untuk pembangunan jalan Inpres Daerah dengan anggaran 1,476 T.
Selain itu, untuk mendukung pembangunan jalan dialokasikan anggaran di setiap bagian yakni Balai Pelaksana Jalan Nasional. (BPJN) I : 173 M, BPJN II : 594 M, BPJN III 220 M, BPJN IV 367 M, dan tambahan dana dari SKPD 7,453 M,sedangkan PJN 65,749 M,dan total dana keseluruhan 1, 476 M.
Menurutnya, BPJN Wilayah NTT memiliki enam Satuan Tenaga Kerja ( Satker) dan satker yang progresnya paling tinggi yakni BPJN I : 56, 9 %, dan yang paling rendah BPJN II : 15 %.
” Ini paket-paket yang belum terkontrak dan proses tender ada enam paket, diantaranya dua paket pengawasan di batas kota ende, pembangunan jalan di Kelambu, pengawasan duplikasi jembatan Liliba” ungkapnya.
Sambungnya, untuk wilayah III, ada satu paket preservasi jalan labuan bajo-Batas Kota Ruteng, Pembangunan dan peningkatan jalan di Wekalambu dan satu paket di PJN IV.
Sementara untuk pembangunan jalan sesuai inpres daerah dan berdasarkan usulan pemda ada 29 paket namun satu dari kabupaten alor yang datanya tidak diverifikasi pemerintah pusat.
“Dari hasil usulan 29 paket tersebut adanya surat dari Menteri Keuangan RI No.193/Pemkab.07./2022 tentang kapasitas Fiskal daerah.Sesuai surat dari menteri Keuangan RI, NTT mendapat 14 paket, yang terdiri 10 kegiatan fisik dan 3 paket pengawasan dengan total anggaran 292 Miliar.”ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan kita hanya melakukan validasi data yang diusulkan pemerintah Kabupaten/Kota. “Mereka yang usulkan kegiatan melalui aplikasi Sitia dan balai tidak memiliki kewenangan untuk menentukan paket tertentu namun benar-benar daerah yang mengusulkan” bebernya.
Ia menambahkan, besok akan dilakukan penandatangan kontrak enam paket pekerjaan yang pelaksanaannya ditangani PJN I dan IV. (Mf/SN).
About The Author
