Setahun Kepemimpinan Melki–Jhoni, Emilia Nomleni Minta Pembangunan Harus Menyentuh Kehidupan Nyata Masyarakat
Kupang, SonafNTT-News.com. Setahun perjalanan kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma menjadi sorotan publik. Di tengah paparan angka-angka capaian yang disampaikan dalam pidato resmi, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni menyampaikan pesan tegas namun penuh kepedulian: pembangunan tidak boleh berhenti pada statistik—ia harus benar-benar menyentuh kehidupan nyata masyarakat.
Usai Rapat Paripurna dengan agenda Peringatan satu Kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma, Jumat 20/2/2026 Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni kepada wartawan di ruang kerjanya, mengakui ada sejumlah kemajuan yang telah dicapai pemerintah provinsi. Namun ia mengingatkan, keberhasilan tersebut harus diuji dengan data yang valid dan dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan.
“Angka-angka itu penting, tetapi kita tidak boleh terlena. Yang paling utama adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” tegasnya.
Daya Beli Jadi Alarm Serius
Sorotan utama Ketua DPRD NTT tertuju pada sektor ekonomi, khususnya daya beli masyarakat. Menurutnya, ketersediaan barang di pasar memang relatif aman, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah: apakah masyarakat mampu membeli?
Ia mengajak semua pihak melihat langsung aktivitas di pasar tradisional—apakah transaksi masih hidup, apakah hasil jualan petani dari desa terjual habis, atau justru menumpuk karena minim pembeli.
“Inflasi bisa saja terkendali, tetapi kita harus jujur melihat penyebabnya. Jangan sampai inflasi rendah karena masyarakat memang tidak punya kemampuan membeli,” ujarnya mengingatkan.
Infrastruktur dan Akses yang Terancam
Tak hanya ekonomi, Emilia juga menyoroti infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat cuaca ekstrem, terutama di wilayah Flores, Kabupaten Kupang, TTU dan TTS. Ia menilai persoalan akses bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan soal keberlangsungan hidup masyarakat.
Jika jalan terputus, distribusi barang terhambat. Jika jembatan tak bisa dilalui, pelayanan kesehatan dan pendidikan ikut terganggu.
“Kalau akses terputus, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik juga terganggu. Ini harus jadi prioritas,” katanya.
Ia memahami keterbatasan APBD, namun mendorong pemerintah provinsi aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari dukungan anggaran maupun skema pembiayaan bersama.
Evaluasi Menyeluruh Lewat LKPJ
Secara formal, DPRD NTT belum memberikan penilaian akhir. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Pidato satu tahun kepemimpinan, menurut Emilia, akan menjadi bahan pembanding penting dalam proses tersebut.
Baginya, capaian pembangunan bukan sekadar mengejar target administratif. Program sosial seperti penanganan stunting, bantuan pangan, dan intervensi kesejahteraan lainnya harus dipastikan berkelanjutan, bukan hanya bersifat jangka pendek.
Pembangunan yang Berpihak
Di akhir pernyataannya, Ketua DPRD NTT menegaskan bahwa pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat—terasa di pasar, di sawah, di pesisir, hingga di pelosok desa.
About The Author
