Stabilkan Harga, TPID–TP2DD Percepat Digitalisasi di Sikka dan Lembata
Flores, SonafNTT-News.com.Pemerintah Kabupaten. Sikka, Flores Timur, dan Lembata bersama Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Rabu (1/4/2026).
Wakil Bupati Kabupaten Sikka, Simon Subandi Supriadi menyampaikan bahwa HLM merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi TIPD dan TP2DD di wilayah Flores Bagian Timur, khususnya Kab. Sikka, Flores Timur, dan Lembata. Sinergi yang kuat diharapkan dapat mendorong berbagai kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. “Pengendalian inflasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah serta melindungi daya beli masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai bagian dari upaya transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.”
Sejalan dengan itu, Bank Indonesia Provinsi NTT senantiasa bersinergi dan berinovasi bersama TPID dan TP2DD Kab. Sikka, Flores Timur, dan Lembata. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa inflasi Kab. Sikka per 2025 tercatat sebesar 0,38% (yoy). Sedangkan pada Februari 2026 inflasi pada kabupaten tersebut tercatat sebesar 3,05% (yoy), yang diakibatkan oleh normalisasi tarif listrik mengingat adanya insentif diskon tarif listrik pada Januari – Februari 2025.
“Berdasarkan data pada tahun 2024 dan 2025, inflasi diperkirakan akan terjadi pada bulan dengan festive season seperti paskah maupun perayaan lainnya. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa upaya pengendalian inflasi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dibarengi dengan subsidi ongkos angkut, sidak pasar, himbuan belanja bijak, hingga pengembangan KAD B2B (business-to-business), dan pengembangan komoditas klaster pangan berdasarkan local champion.”
Selain itu, Bank Indonesia Provinsi NTT menyampaikan bahwa penerimaan pajak dan retribusi Kab. Sikka, Flores Timur, dan Lembata di tahun 2025 secara umum meningkat. Namun, masih terdapat ruang optimalisasi pada ketersediaan dan pemanfaatan kanal digital belanja daerah di Kab. Flores Timur dan Lembata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, diusulkan agar dapat dilakukan perluasan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, optimalisasi kanal digital seperti QRIS, implementasi SP2D online, dan mendorong sosialisai dan edukasi secara rutin.
Melalui agenda strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata bersama Bank Indonesia Prov. NTT bersinergi mendukung stabilitas inflasi dan percepatan digitalisasi, dengan pelaksanaan HLM yang turut dihadiri oleh FORKOPIMDA, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kab. Sikka, Flores Timur, dan Lembata, BULOG Kab. Sikka, KADIN Kab. Sikka, pimpinan perbankan, serta akademisi Universitas Nusa Nipa.
About The Author
