Sumbang PAD hingga Rp 19 Miliar, BPN Kota Kupang Dorong Optimalisasi BPHTB untuk Pembangunan Daerah

Screenshot_20261121-092031_Facebook

Kota Kupang, SonafNTT-News.com – Komitmen mendukung pembangunan daerah dan memperkuat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Kupang terus ditunjukkan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Kupang melalui optimalisasi pelayanan pertanahan, khususnya dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

 

Kontribusi sektor pertanahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang tercatat mencapai angka miliaran rupiah. Bahkan, dalam periode tertentu, dukungan dari sektor BPHTB tersebut disebut pernah mencapai kisaran Rp18 miliar hingga Rp19 miliar.

 

Capaian ini menjadi gambaran pentingnya sinergi antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Kupang dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah sekaligus menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

 

 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Ni Wayan Juliati, S.ST., mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung program pembangunan daerah, termasuk melalui pelayanan administrasi pertanahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Hal tersebut disampaikan Ni Wayan Juliati kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

 

Menurutnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi BPHTB terhadap Pemerintah Kota Kupang mencapai kurang lebih Rp17 miliar. Bahkan, pada tahun-tahun tertentu nilainya dapat meningkat hingga Rp18 miliar sampai Rp19 miliar, sementara untuk tahun berjalan realisasinya belum mencapai angka tersebut.

 

 

“Dalam lima tahun kami memberikan kontribusi kurang lebih Rp17 miliar. Pada tahun tertentu bahkan mencapai Rp18 miliar hingga Rp19 miliar untuk Pemerintah Kota Kupang,” jelas Ni Wayan Juliati.

 

BPHTB Bukan Sekadar Pajak, tetapi Instrumen Pembangunan Daerah

 

Lebih jauh, Ni Wayan Juliati menjelaskan bahwa BPHTB memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

 

 

Dalam praktik pelayanan pertanahan, BPHTB berkaitan dengan sejumlah proses peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, hingga perolehan hak melalui warisan, sesuai ketentuan perpajakan dan peraturan yang berlaku.

 

Ia menerangkan bahwa dalam proses pelayanan tersebut, masyarakat perlu memahami kewajiban BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai nilai perolehan objek pajak dan batas tidak kena pajak.

 

 

Optimalisasi BPHTB diharapkan mampu memberikan dampak ganda bagi Kota Kupang. Di satu sisi, penerimaan daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Di sisi lain, masyarakat memperoleh manfaat dari proses administrasi pertanahan yang lebih tertib dan memiliki dasar hukum yang jelas.

 

BPHTB Gratis, Harus Mengacu pada Regulasi Daerah

 

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pelayanan BPHTB gratis bagi masyarakat, Ni Wayan Juliati menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Kupang.

 

Menurutnya, pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan BPHTB harus memiliki dasar hukum yang jelas melalui peraturan daerah (Perda), termasuk pengaturan mengenai kelompok masyarakat maupun objek perolehan hak yang memenuhi kriteria tertentu.

 

Ia juga menjelaskan bahwa fasilitas pembebasan atau pelayanan tertentu dapat diberikan kepada badan keagamaan dan lembaga sosial, seperti yayasan yang menjalankan kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

 

 

“Untuk pelayanan BPHTB gratis, tentunya harus ada peraturan daerah yang mengatur dan diturunkan melalui kriteria tertentu. Setahu kami, pelayanan gratis diwujudkan melalui penerbitan sertifikat bagi badan keagamaan dan kegiatan sosial, misalnya yayasan-yayasan yang melakukan pelayanan sosial kemasyarakatan,” ungkapnya.

 

Legalitas Tanah dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Prioritas

 

 

Bagi Kantor Pertanahan Kota Kupang, optimalisasi BPHTB juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat.

 

 

Administrasi pertanahan yang tertib akan membantu memastikan setiap proses peralihan hak tercatat dengan baik, sehingga mengurangi potensi sengketa dan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah.

 

Tidak hanya itu, legalitas kepemilikan tanah juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tanah yang memiliki kepastian hukum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun investor dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan investasi.

 

“ sinergi antara BPN dan Pemerintah Kota Kupang diharapkan terus diperkuat agar pelayanan pertanahan tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat” ujarnya