Target PAD TTU 2026 Capai Rp 88 Miliar, Ketua DPRD Minta Dukungan Pemerintah Pusat untuk Tingkatkan Pembangunan Di Daerah Perbatasan
Kupang, SonafNTT-News.com. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kristoforus Efi, ST, menyoroti tren positif peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten TTU dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat tetap sangat dibutuhkan, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Hal ini disampaikan usai mengikuti kegiatan pendalaman tugas dan bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Aston Kupang, Kamis (12/3/2026).
Menurut Kristo, meskipun target PAD Kabupaten TTU belum sepenuhnya tercapai, realisasi pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi indikator positif bagi pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan harapan baru bagi peningkatan pembangunan di daerah tersebut.
Ia memaparkan bahwa pada tahun 2024 target PAD TTU sebesar Rp67 miliar, dengan realisasi sekitar Rp48 miliar. Sementara pada tahun 2025 target meningkat menjadi Rp83 miliar dan berhasil direalisasikan hingga sekitar Rp69 miliar atau hampir Rp70 miliar.
“Dalam dua tahun terakhir kita melihat adanya tren peningkatan yang cukup baik. Tahun 2024 target Rp67 miliar dengan realisasi sekitar Rp48 miliar, kemudian tahun 2025 target Rp83 miliar dengan realisasi hampir Rp70 miliar,” jelas politisi Partai Golkar
Melihat perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten TTU pada tahun anggaran 2026 menargetkan PAD sebesar Rp88 miliar, dengan harapan realisasi pendapatan daerah dapat mencapai sekitar Rp80 miliar.
Kristoforus Efi menilai peningkatan PAD merupakan sinyal positif bagi kemampuan fiskal daerah. Namun ia juga mengakui bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TTU masih didominasi oleh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur masih terbatas.
Karena itu, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi sangat penting, terutama bagi daerah perbatasan seperti TTU yang memiliki tantangan pembangunan cukup besar.
“Daerah perbatasan seperti TTU masih membutuhkan dukungan serius dari pemerintah pusat. Walaupun PAD kita meningkat, kemampuan keuangan daerah masih terbatas untuk menjawab semua kebutuhan pembangunan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Kristo, sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat TTU yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius antara lain pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan, pengembangan sektor pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah masih menjadi keluhan utama masyarakat karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Di sektor pertanian, Kristo juga menyoroti minimnya jaringan irigasi yang menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan produktivitas petani. Padahal sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat TTU.
“Masalah utama masyarakat masih pada infrastruktur jalan dan jembatan. Di sektor pertanian juga masih minim daerah irigasi atau saluran irigasi yang perlu ditangani. Selain itu pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia lanjut menerangkan, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, TTU dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Karena itu, pembangunan di wilayah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat.
Dengan tren peningkatan PAD yang terus menunjukkan perkembangan positif, DPRD TTU berharap pemerintah daerah dapat semakin optimal dalam mengelola potensi pendapatan daerah, sekaligus menjalin sinergi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Kristoforus Efi juga menegaskan bahwa peningkatan PAD harus menjadi modal awal bagi percepatan pembangunan daerah, namun dukungan pusat tetap menjadi kunci agar wilayah perbatasan seperti TTU dapat berkembang lebih cepat dan sejajar dengan daerah lainnya.
About The Author
