Tekan Korupsi, Kejari Gelar Sosialisasi Bagi Pemda TTU
Kefamenanu, sonafntt-news.com. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), kembali melakukan sosialisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan menekan dan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merugikan negara.
Pantauan media ini, kegiatan tersebut berjalan dengan baik, yang dihadiri yakni Wakil Bupati TTU, Drs. Eusibius Binsasi, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) undangan lainya,21/3/2022.
Kajari Kabupaten TTU, Roberth Jimmy Lambila, S. H, M. H dalam sosialisasi membawakan materi terkait bentuk – bentuk korupsi yang sering terjadi dan sering dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahapan Pengadaann Barang, Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi, Tahapan pada Pekerjaan jasa Konsultasi dan Korupsi pada Pekerjaan Jasa Lainnya.
Kajari Kabupaten TTU, Roberth Jimmy Lambila, S. H, M. H yang dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa sosialiasi yang dilakukan merupakan salah satu langkah strategis untuk memberikan edukasi kepada publik terutama pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan dan Pejabat lainnya dapat menghindari praktek – praktek korupsi yang sering terjadi dilapangan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat Kabupaten TTU.
“ Sosialisasi ini sebagai salah satu bagian penting untuk meningkatkan penggetahuan dan khusunya Pengguna Anggaran, PPK, Pejabat Pengadaan dan Pejabat lainnya sehingga menghindari praktek – praktek korupsi yang sering terjadi dilapangan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat Kabupaten TTU,” ungkap Mantan Kasi Dik Kejati NTT ini.
Sabungnya, semua Pejabat Pengadaan, PPK dan pihak terkait lainnya tetap menjaga integritas dan tetap taat azas untuk menghindari perbuatan tercela serta mencegah adanya kerugian keuangan negara.
Roberth Jimmy Lambila menegaskan sesuai data yang ada, kasus korupsi yang paling banyak ditangangi di sektor pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. langkah ini juga solusi agar para pejabat benar-benar menjaga integritas dengan prinsip yang mulia yakni bergerak bersama membangun Biinmafo ke arah yang lebih baik. (Sn).
