Kupang, SonafNTT-News.com Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada ketersediaan pupuk bersubsidi, tetapi juga pada kelancaran distribusinya hingga benar-benar diterima petani. Berangkat dari semangat itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat sinergi untuk membenahi sistem penyaluran pupuk bersubsidi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi distributor dan pengecer pupuk bersubsidi di Hotel Harper Kupang, Jumat (17/7/2026). Kegiatan ini menghadirkan pemerintah, PT Pupuk Indonesia, distributor, hingga pengecer sebagai ruang dialog untuk mencari solusi atas berbagai persoalan distribusi pupuk yang selama ini dikeluhkan petani.
Berdasarkan pantauan media, Sebanyak 43 perwakilan Pelaku Penyaluran Terdaftar Subsidi (PPTS) dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka mengikuti kegiatan tersebut. Sementara peserta dari Kabupaten Rote Ndao dan Sabu Raijua belum dapat hadir akibat kendala transportasi antarpulau.
CEO Regional III PT Pupuk Indonesia, Eko Suroso, menegaskan bahwa forum tersebut tidak sekadar menjadi ajang sosialisasi, melainkan sarana menyerap persoalan nyata yang dihadapi distributor dan pengecer di lapangan.
“Kami ingin mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi distributor dan pengecer agar dapat disiapkan skema yang tepat dalam mengoptimalkan penyerapan pupuk menjelang musim tanam, sekaligus memastikan ketersediaan stok untuk musim tanam berikutnya,” kata Eko.
Menurutnya, seluruh masukan dari peserta akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan sistem distribusi agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima petani yang berhak.
Ia menegaskan, perubahan mekanisme distribusi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola penyaluran pupuk agar lebih transparan dan akuntabel.
“Penerima pupuk bersubsidi harus benar-benar sesuai dengan data. Tidak boleh ada pihak yang menerima hak orang lain. Karena itu, sistem distribusi terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar lebih akuntabel,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, PT Pupuk Indonesia juga memastikan stok pupuk bersubsidi di NTT dalam kondisi aman. Saat ini tersedia sekitar 8.000 ton pupuk, terdiri dari sekitar 4.500 ton pupuk Urea dan sisanya pupuk NPK untuk memenuhi kebutuhan petani menjelang musim tanam.
Direktur Suply Chain PT. Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, mengatakan perusahaan mendapat mandat pemerintah menyalurkan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi secara nasional. Menurutnya, keberhasilan distribusi tidak hanya bergantung pada perusahaan, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Forum seperti ini sangat penting karena kami ingin mendengar langsung berbagai persoalan di lapangan. Masukan dari distributor menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada petani semakin baik,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin memberikan apresiasi atas langkah PT Pupuk Indonesia yang menghadirkan seluruh pihak dalam satu forum. Menurutnya, pola dialog seperti ini menjadi langkah konkret untuk memastikan kebijakan distribusi pupuk benar-benar menjawab kebutuhan petani.
Sebagai anggota DPR RI yang juga tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Pupuk, Usman menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi harus terus diperkuat agar tidak hanya tersedia di gudang, tetapi juga mudah diakses petani.
“Hari ini menjadi momentum yang sangat baik untuk berdiskusi mengenai manajemen dan distribusi pupuk bersubsidi. Petani adalah pahlawan yang menyediakan pangan bagi bangsa. Karena itu mereka harus mendapatkan pelayanan yang baik, termasuk kepastian memperoleh pupuk tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Usman.
Forum berlangsung dinamis ketika para distributor dan pengecer menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Ronny Nubatonis dari PPTS Bena, misalnya, mengungkapkan masih adanya kendala administrasi dalam penyaluran pupuk secara berkelompok. Ketidaksesuaian dokumen, menurutnya, berpotensi menimbulkan persoalan saat proses pemeriksaan.
Di sisi lain, agen pupuk dari Rote Ndao, Mus Mooy, menyoroti tantangan distribusi ke wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ia berharap pengiriman stok pupuk dapat dilakukan lebih awal sebelum musim hujan agar kebutuhan petani tetap terpenuhi ketika transportasi laut terganggu.
Bagi wilayah kepulauan seperti NTT, tantangan distribusi tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok, tetapi juga menyangkut akses, infrastruktur logistik, serta efektivitas penyaluran hingga ke tingkat kios pengecer. Karena itu, kolaborasi antara DPR RI, PT Pupuk Indonesia, pemerintah daerah, distributor, penyuluh pertanian, dan pengecer dinilai menjadi kunci agar pupuk bersubsidi dapat disalurkan tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Melalui forum ini, komitmen bersama untuk membenahi rantai distribusi pupuk semakin diperkuat. Harapannya, petani tidak lagi menghadapi hambatan memperoleh pupuk pada saat musim tanam, sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur maupun secara nasional dapat terus terjaga.
