Kasatker PJN II NTT: Oktober Jalan Hotmix Mulai Dibangun, Anggaran Capai Rp100 Miliar
Kupang, Sonaf NTT-News.com. Komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk memperkuat konektivitas di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) kembali dibuktikan. Melalui program Jalan Inpres Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan dana lebih dari Rp100 miliar untuk membangun jalan hotmix di lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi NTT, Fahrudin, ST, dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (17/9/2025).
Fahrudin memastikan bahwa pekerjaan fisik akan dimulai pada Oktober 2025.
“Saat ini sedang kami kebut proses lelang agar pelaksanaan fisik dapat dimulai Oktober. Kami ingin pelaksana kegiatan bisa segera turun ke lapangan mengingat waktu yang semakin sempit menjelang akhir tahun,” jelas Fahrudin.
Proyek IJD 2025 difokuskan pada pembangunan jalan di wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses. Fahrudin memaparkan lima ruas jalan prioritas, yaitu:
Balibo – Umasakaer (Kabupaten Malaka),Manumean – Ponu (Kabupaten TTU),Kilobesa – O’of (Kabupaten TTS), Bukapiting – Apui (Kabupaten Alor), dan Tubakeuoan – Kotafoun dan Teun – Halilulik (Kabupaten Belu)
Ia lanjut menerangkan, setiap ruas akan dibangun dengan panjang rata-rata 4 hingga 5 kilometer, menggunakan konstruksi hotmix untuk daya tahan yang lebih baik, terutama di medan berat khas NTT.
Pembangunan lima ruas jalan ini didukung dengan anggaran jumbo yang mencapai total lebih dari Rp100 miliar, dengan rincian sebagai berikut:
Manumean – Ponu: Rp26 miliar
Bukapiting – Apui: Rp17 miliar
Tubakeuoan – Kotafoun: Rp18,5 miliar
Kilobesa – O’of: Rp24,8 miliar dan
Teun – Halilulik: Rp17 miliar
Menurut Fahrudin, proses revisi DIPA sedang diselesaikan sesuai ketentuan. Proyek ini juga berada dalam pengawasan Inspektorat, sebagai bagian dari sistem akuntabilitas dan transparansi anggaran negara.
“DPP (Daftar Prioritas Proyek) sudah keluar dan final. Sekarang kami dalam tahap MDK ke BP2JK, kemudian dilanjutkan ke Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Ia menegaskan dengan dimulainya pembangunan pada Oktober, diharapkan masyarakat di lima kabupaten tersebut segera merasakan manfaat dari infrastruktur jalan yang lebih layak. Jalan yang baik akan mendukung mobilitas warga, kelancaran distribusi barang dan jasa, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi lokal.
“ ini menjadi bukti nyata bahwa pemerataan pembangunan bukan lagi sekadar wacana. Pemerintah pusat terus hadir di daerah-daerah terpencil, membawa aksesibilitas, peluang, dan harapan baru bagi masyarakat” pungkasnya
About The Author
