Usman Husin Desak Pupuk Indonesia dan BPP Bena Segera Pulihkan Distribusi Pupuk Petani
TTS, SonafNTT-News.com. Persoalan distribusi pupuk di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, akhirnya menarik perhatian wakil rakyat di tingkat nasional. Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB, Usman Husin, secara tegas mendesak PT Pupuk Indonesia dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bena segera memulihkan sistem distribusi pupuk yang dinilai menyulitkan petani Desa Bena dan Desa Pollo.
Desakan ini muncul menyusul keluhan puluhan kelompok tani yang mendatangi kantor BPP Bena. Mereka memprotes keterlambatan pencetakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta kebijakan pemindahan penyaluran pupuk ke kios pengecer yang lokasinya jauh dari desa. Aksi tersebut bahkan terekam dalam video dan beredar luas di media sosial, memantik reaksi publik.
Para petani mengaku kesulitan mengakses pupuk karena harus menempuh jarak jauh dan melewati sungai tanpa jembatan penyeberangan. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya, terlebih di musim hujan. Padahal, Desa Bena dan Pollo merupakan wilayah agraris yang sangat bergantung pada ketepatan musim tanam.
“ Saya minta BPP Bena jangan membuat kebijakan yang justru memperberat beban petani. Pemindahan RDKK ke kios pupuk yang jauh dari desa sangat tidak berpihak pada kondisi lapangan,” tegas Usman Husin, senin (6/1/2025).
Menurutnya, keterlambatan dan sulitnya akses pupuk bukan sekadar persoalan administratif, tetapi dapat berdampak langsung pada keberlangsungan panen dan ketahanan pangan petani. Ia menekankan bahwa kebijakan distribusi pupuk harus mempertimbangkan aspek geografis, keselamatan, dan kebutuhan riil petani.
Sebagai langkah konkret, Usman Husin mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur PT Pupuk Indonesia serta Manajer PT Pupuk Indonesia Wilayah NTT di Kupang. Ia meminta agar seluruh RDKK kelompok tani dikembalikan ke kios pupuk semula di Desa Bena, yang lebih dekat dengan lahan garapan petani.
“Ini sudah masuk musim tanam. Jangan sampai petani dirugikan hanya karena kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi lapangan,” ujarnya.
Kasus ini menjadi cermin persoalan klasik distribusi pupuk di daerah terpencil, di mana kebijakan administratif kerap berbenturan dengan realitas geografis.
“ Saya berharap langkah nyata dari Pupuk Indonesia dan BPP Bena segera memastikan pupuk tersedia tepat waktu, dan tepat sasaran” ujarnya
About The Author
