Stabilkan Tebing, Pulihkan Jalan: BPJN NTT Intervensi 18 Titik Rawan Longsor
Kupang, SonafNTT-News.com. Upaya menjaga konektivitas dan keselamatan pengguna jalan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi sorotan. Tahun 2026, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT bergerak cepat menangani 18 titik longsoran yang tersebar di sejumlah jalur strategis Nasional lintas kabupaten
Langkah ini sebagai respons nyata terhadap ancaman serius yang kerap mengintai pengguna jalan, terutama di tengah cuaca ekstrem yang semakin tidak menentu. Dari Kabupaten Belu hingga Manggarai dan Ende, titik-titik rawan longsor menjadi prioritas penanganan demi memastikan jalur nasional tetap fungsional.
Kepala Satuan Kerja PJN II NTT, Andria Muharami Fitra, ST, M.Eng.Sc menegaskan bahwa penanganan ini berbasis skala prioritas. Dari total sekitar 180 titik longsor yang terdata di seluruh NTT, ada 18 titik yang ditangani tahun ini. langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran sekaligus tingkat urgensi di lapangan.
“Fokus kami adalah titik-titik yang paling berdampak terhadap konektivitas dan keselamatan. Harapannya tidak ada longsoran baru yang muncul,” ujarnya saat ditemui wartawan, Kamis (16/4/2026).
Sejumlah ruas vital yang menjadi perhatian antara lain jalur Soe–Niki-Niki di Trans Timor, yang mencatat dua titik longsor, serta delapan titik lainnya di koridor sekitarnya di ruas Jalan Trans Timor.
Sementara itu, di wilayah Manggarai, ruas Ruteng–Reo dan Kendidi juga tak luput dari penanganan, masing-masing dua titik. Di Pulau Flores, ruas Ende–Aigela dan Ende–Wolowaru turut masuk dalam daftar intervensi.
Ia menjelaskan, Pekerjaan di lapangan saat ini tengah berjalan, dengan penekanan pada kualitas konstruksi sebagai prioritas utama. BPJN NTT tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga ketahanan jangka panjang agar jalan tidak kembali rusak dalam waktu dekat.
Penanganan longsor ini memiliki tujuan krusial: mencegah kecelakaan akibat kerusakan badan jalan, menjaga aksesibilitas wilayah terpencil, serta memastikan jalur distribusi logistik dan mobilitas masyarakat tetap lancar.Srlain itu Di daerah perbatasan dan kawasan kritis, keberadaan jalan yang layak bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi dan sosial.
Selain itu, BPJN NTT juga sudah mengusulkan penggantian Jembatan Oelmasi kepada Kementerian PUPR. Saat ini, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk realisasi proyek tersebut.”Prinsipnya kami menunggu arahannya dari Pemerintah pusat “ ujarnya
About The Author
