Jakarta, SonafNTT-News.com – Bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali membuka persoalan serius mengenai tata kelola lingkungan dan perlindungan kawasan hutan. Di tengah penderitaan masyarakat akibat bencana hidrometeorologi tersebut, pemerintah didesak tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga berani membongkar dugaan berbagai persoalan yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, khususnya di kawasan hutan hulu dan daerah aliran sungai (DAS).
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kawasan hutan dan DAS. Menurutnya, banjir bandang di Aceh tidak boleh semata-mata dipandang sebagai akibat tingginya curah hujan, melainkan harus menjadi momentum untuk mengusut kondisi tutupan hutan serta kemungkinan adanya pelanggaran pemanfaatan lahan di wilayah hulu.
“Adanya banjir yang terjadi di Aceh harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Kita tidak boleh hanya sibuk menangani dampak setelah bencana terjadi, tetapi harus berani mengevaluasi kondisi hutan dan lingkungan kita agar kerusakan ekosistem tidak memperbesar risiko ancaman keselamatan masyarakat,” ujar Usman kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Sorotan lain yang menjadi perhatian Usman adalah apabila ditemukan material kayu gelondongan berukuran besar yang terbawa arus banjir bandang. Ia meminta aparat berwenang tidak mengabaikan temuan tersebut dan segera melakukan penelusuran untuk memastikan asal-usul kayu, termasuk kemungkinan dugaan adanya aktivitas ilegal di kawasan hutan.
Dalam kesempatan tersebut, Usman Husin secara khusus mendesak Kementerian Kehutanan segera turun ke lapangan guna memeriksa perubahan tutupan hutan, mengidentifikasi potensi pelanggaran pemanfaatan lahan, serta memastikan kondisi kawasan hutan di wilayah terdampak.
“Kalau ditemukan kayu-kayu besar terbawa arus banjir, tentu harus ditelusuri dari mana asalnya melalui investigasi yang menyeluruh dan terbuka. Jika ditemukan aktivitas ilegal atau pelanggaran di kawasan hutan, harus ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Menurutnya, penelusuran tersebut penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kerusakan lingkungan. Pemerintah perlu membuka hasil pemeriksaan secara transparan sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat dibuktikan melalui proses investigasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, Usman menegaskan bahwa persoalan hutan dan DAS tidak bisa ditangani secara terpisah. Kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu berpotensi mempengaruhi fungsi ekologis daerah aliran sungai dan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana.
Karena itu, ia meminta penguatan koordinasi lintas instansi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah.
Menurutnya, Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat rehabilitasi lahan kritis, memulihkan fungsi DAS, serta menata kembali kawasan lingkungan yang mengalami kerusakan.
“Pengelolaan hutan dan DAS saling berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat sehingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mutlak diperkuat. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan daya dukung lingkungan,” kata Usman.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Jangan sampai kepentingan pemanfaatan sumber daya alam mengabaikan resiko ekologis yang pada akhirnya harus ditanggung masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Di tengah desakan evaluasi lingkungan, Usman juga meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan logistik, pemulihan infrastruktur yang rusak, serta pendataan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang terdampak banjir.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya menghancurkan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengancam sumber penghidupan masyarakat. Para petani dan pekebun yang kehilangan lahan produktif maupun mengalami kerusakan tanaman membutuhkan perhatian dan langkah pemulihan yang konkret.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan dan pendampingan hingga kondisi ekonomi mereka kembali pulih.
“Negara harus hadir turun langsung memberikan pemulihan ekonomi para petani serta masyarakat korban bencana hingga aktivitas kehidupan kembali normal,” tegasnya.
