TTU, SonafNTT-News.com — Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.IP., MA, menyerahkan bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada 10 partai politik penerima bantuan Tahun Anggaran 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Falen itu menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan hanya dengan perencanaan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan politik serta sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Penyerahan bantuan berlangsung di Kantor Bupati Sementara Oemenu, Selasa (13/10/2026). Kegiatan diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan oleh Bupati TTU bersama para ketua partai politik, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kwitansi oleh bendahara masing-masing partai.
Dalam sambutannya, Bupati Falen menekankan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam mendukung arah pembangunan daerah, terutama melalui fungsi representasi politik dan peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurutnya, pemerintah daerah dapat menyusun berbagai rencana dan program pembangunan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan dukungan politik dan persetujuan DPRD sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah boleh memiliki rencana yang bagus, tetapi tanpa dukungan partai politik melalui DPRD, pemerintah daerah tidak dapat mengeksekusi rencana program dan kegiatan tersebut,” tegas Bupati Falen.
Ia lanjut menyampaikan bahwa, pentingnya hubungan kerja yang konstruktif antara pemerintah daerah dan partai politik. Sinergi kedua pihak dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan berbagai program pembangunan dapat dibahas, disetujui, dan dilaksanakan sesuai kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Ia lanjut menyampaikan di balik penyerahan bantuan keuangan tersebut, terdapat tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap partai politik penerima. Bupati Falen mengharapkan agar bantuan yang diberikan pemerintah daerah dikelola secara transparan, tertib, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Bantuan keuangan partai politik juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan politik masyarakat, memperkuat kelembagaan partai, serta menunjang pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi.Karena itu, penggunaan dana bantuan perlu disertai dengan pengelolaan administrasi yang baik dan pertanggungjawaban yang jelas. Transparansi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan pemerintah memberikan manfaat sesuai peruntukannya” ujarnya
10 Partai Politik Terima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026
Sebanyak 10 partai politik menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Tahun Anggaran 2026.
Adapun partai politik penerima bantuan tersebut meliputi:Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),PDI Perjuangan,Partai Golongan Karya (Golkar),Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).Partai Amanat Nasional (PAN),Partai Demokrat.Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Ia menyebut, Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan fungsi partai politik. Meski demikian, besaran bantuan yang diterima masing-masing partai dan rincian penggunaan anggarannya tidak disebutkan dalam informasi kegiatan yang tersedia.
Sinergi Politik Harus Bermuara pada Kepentingan Rakyat
Bupati Falen dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan partai politik tanpa mengesampingkan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyusun dan menjalankan kebijakan pembangunan, sementara partai politik melalui wakil-wakilnya di DPRD menjalankan fungsi representasi, pembahasan anggaran, pengawasan, dan fungsi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan” ujarnya
Dalam konteks pembangunan Kabupaten TTU, komunikasi dan kerja sama yang baik di antara kedua pihak diharapkan dapat membantu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, sinergi tersebut bukan sekadar tentang dukungan politik terhadap program pemerintah. Lebih dari itu, kolaborasi harus tetap berjalan dalam kerangka demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang sehat.
Dengan demikian, setiap keputusan dan program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran utama pembangunan daerah.
Pantauan media, Penyerahan bantuan keuangan kepada 10 partai politik ini pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Timor Tengah Utara. Harapannya, dukungan yang diberikan pemerintah daerah dapat mendorong partai politik semakin aktif menjalankan pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan TTU tidak hanya diukur dari banyaknya program yang direncanakan, tetapi juga dari pelaksanaannya yang efektif, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
