DPRD NTT Kritik Pembatasan Kunjungan Taman Nasional Komodo, Johanes Rumat: Merugikan Masyarakat dan Pemerintah Harus Segera Selesaikan
Kupang, SonafNTT-News.com. Kebijakan pembatasan kunjungan ke Taman Nasional Komodo kembali menuai kontroversi. Anggota DPRD NTT, Johanes Rumat, melontarkan kritik keras dan menyebut kebijakan tersebut berpotensi besar merugikan masyarakat lokal, khususnya pelaku pariwisata dan UMKM yang bergantung pada arus kunjungan wisatawan.
Dalam keterangannya kepada awak media di Ruang Fraksi PKB, Senin (13/4/2026), ia bahkan menduga adanya “skenario sistem” di balik kebijakan tersebut—yang dinilai lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.
Ia menyebut, Taman Nasional Komodo merupakan salah satu destinasi unggulan yang menopang ekonomi daerah dan kebijakan pembatasan tersebut sulit dipahami secara logika publik. Ia mencontohkan fenomena kapal pesiar yang dapat membawa lebih dari seribu penumpang dalam sekali sandar. Jika alasan pembatasan adalah demi pengendalian jumlah pengunjung, ia mempertanyakan apakah sistem yang diterapkan benar-benar mampu mengatur sebaran wisatawan di kawasan tersebut secara efektif.
“Kalau seribu orang turun sekaligus, apakah itu indikator pembatasan? Apakah pengawasan di lapangan benar-benar berjalan?” ujarnya kritis.
Lebih jauh, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Manggarai Timur menyoroti dampak domino yang bisa terjadi. Pembatasan ini tidak hanya menyasar wisatawan, tetapi juga berimbas langsung pada pelaku usaha Trevel yang tergabung dalam asosiasi, Himpunan Pramu wisata Indonesia, Himpunan Hotel dan. Restoran seluruh Indonesia. “ ini baru Asosiasi Profesi dan hal ini berdampak untuk UMKM dan Masyrakat di Pulau yang belum memahami terkait pembatasan Kunjungan ke Taman Nasional Komodo yang berawal dari mana, berakhir di mana dan Tujuan untuk siapa dan menciptakan hal ini orang yang klaim ingin melindungi Komodo namun sebetulnya ada agenda besar yang masyarakat yang tidak paham dan sama halnya contoh-contoh sebelumnya menggambarkan situasi itu tidak benar yang mengatasnamakan konservasi “ pungkasnya
Ia juga menilai adanya kontradiksi dalam kebijakan pemerintah. Di satu sisi, promosi wisata gencar dilakukan untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan. Namun di sisi lain, ketika wisatawan datang, justru diberlakukan pembatasan yang dianggap tidak jelas arah dan tujuannya.
“Ini jadi pertanyaan besar: sebenarnya kita mau mendatangkan wisatawan atau membatasi mereka?” tegasnya.
Selain itu, ia mempertanyakan dasar ilmiah dari kebijakan tersebut, terutama dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Hingga kini, menurutnya, belum ada kajian terbuka yang menunjukkan bahwa tingginya jumlah kunjungan berdampak langsung terhadap penurunan populasi komodo.
Ia bahkan menyinggung ironi lain: wacana budidaya komodo ke jepang yang dinilai bertolak belakang dengan alasan konservasi yang digunakan untuk membatasi kunjungan wisata.
Sebagai wakil rakyat, Johanes Rumat menegaskan bahwa pemerintah harus segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan wisata di kawasan tersebut. Ia menekankan bahwa upaya konservasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menerapkan kebijakan yang justru menekan ekonomi masyarakat lokal.
“Konservasi itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan rakyat. Harus ada keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mendesak agar pemerintah pusat dan daerah duduk bersama mencari solusi yang adil, transparan, dan berbasis kajian yang jelas sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan Nasional dan daerah di masa mendatang.
About The Author
