Kupang, SonafNTT-News.com – Komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pertanian di daerah. Kali ini, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pendayagunaan Air Tanah dan Pengembangan Air Baku I mengalokasikan anggaran sekitar Rp19 miliar untuk pembangunan lima paket pekerjaan jaringan irigasi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Tahun Anggaran 2026.
Pembangunan jaringan irigasi tersebut merupakan bagian dari agenda strategis Kementerian Pekerjaan Umum melalui program Instruksi Presiden (Inpres) untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional.
PPK Pendayagunaan Air Tanah dan Pengembangan Air Baku I, Daud W. Djami, S.ST, kepada wartawan, Senin (9/11/2026), menjelaskan bahwa pihaknya menangani lima paket pekerjaan yang tersebar di dua kabupaten, yakni tiga paket di Kabupaten TTU dan dua paket di Kabupaten Rote Ndao.
“Kami menangani lima paket pekerjaan. Satu paket pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) dari BUMN dengan pelaksana PT Hutama Karya,” jelas Daud.
Ia menerangkan, paket pekerjaan penunjukan langsung tersebut berlokasi di Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan tiga titik lokasi pekerjaan.
Sementara itu, paket pekerjaan kedua dan ketiga di Kabupaten TTU merupakan bentuk kerja sama antara TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kedua paket tersebut akan dilaksanakan oleh TNI dan telah menandatangani kontrak pada 26 Oktober 2026. Sedangkan paket penunjukan langsung telah berkontrak pada 27 Oktober 2026.
Untuk Kabupaten TTU, total nilai kontrak dari tiga paket pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp11,4 miliar. Rinciannya, paket penunjukan langsung sebesar Rp5,4 miliar, sedangkan dua paket lainnya masing-masing bernilai lebih dari Rp3 miliar.
Adapun di Kabupaten Rote Ndao terdapat dua paket pekerjaan dengan skema swakelola tipe II melalui kerja sama dengan TNI di mana masing-masing paket memiliki nilai kontrak sekitar Rp4 miliar, sehingga total anggaran untuk kedua paket tersebut mencapai sekitar Rp8 miliar.
Daud menjelaskan, lokasi pekerjaan di Kabupaten Rote Ndao tersebar di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut. Pada masing-masing kecamatan terdapat dua titik pekerjaan jaringan irigasi.
Pekerjaan Ditargetkan Rampung Desember 2026
Daud mengungkapkan, saat ini sejumlah paket pekerjaan masih dalam tahapan proses administrasi pencairan uang muka dan persiapan pelaksanaan di lapangan.
Pihaknya berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga pekerjaan fisik segera dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Untuk paket pekerjaan jaringan irigasi yang bekerja sama dengan TNI, saat ini masih berproses. Targetnya dalam satu sampai dua hari administrasi sudah selesai dan langsung mulai bekerja,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pekerjaan jaringan irigasi di Desa Ponu sudah dimulai pada lokasi kegiatan yang berada di kawasan persawahan masyarakat. Sementara panjang jaringan irigasi yang dikerjakan di Ponu maupun di Rote Ndao rata-rata mencapai satu kilometer.
Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan selesai paling lambat 31 Desember 2026 karena menggunakan skema pekerjaan tahun tunggal atau single year.
Kualitas Pekerjaan Jadi Perhatian, Pengawasan Dilakukan di Setiap Titik
Di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah, Daud menegaskan bahwa kualitas pekerjaan menjadi perhatian utama. Karena itu, pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten TTU maupun Rote Ndao akan disertai pengawasan dan monitoring pada setiap titik pekerjaan.
Menurutnya, penyedia jasa maupun pelaksana pekerjaan harus benar-benar memperhatikan spesifikasi teknis dan kualitas konstruksi agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Penyedia jasa harus memperhatikan kualitas pekerjaan sehingga alokasi anggaran yang diberikan benar-benar memiliki manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat pembangunan infrastruktur irigasi bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik, melainkan bagaimana memastikan fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan petani dalam jangka panjang.
Irigasi Jadi Kunci Menghadapi Kekeringan dan Meningkatkan Produktivitas Pertanian
Lebih jauh, Daud menjelaskan bahwa tujuan utama pembangunan jaringan irigasi melalui program Pendayagunaan Air Tanah dan Pengembangan Air Baku adalah menjamin ketersediaan serta kontinuitas pasokan air untuk kebutuhan pertanian.
Baginya, Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program swasembada pangan, khususnya di wilayah NTT yang pada sejumlah daerah menghadapi tantangan keterbatasan air dan musim kemarau.
“Dengan adanya jaringan irigasi, petani diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada curah hujan. Pasokan air yang lebih terjamin dapat membantu mempertahankan produktivitas lahan pertanian ketika musim kemarau tiba” ujarnya
Selain mengantisipasi kekeringan, pembangunan jaringan irigasi juga diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP), membuka peluang peningkatan frekuensi tanam, serta mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air.Bahkan, ketersediaan infrastruktur pengairan yang memadai dapat membuka peluang pemanfaatan lahan-lahan pertanian yang sebelumnya belum optimal karena keterbatasan akses air.
Ia menegaskan Pembangunan lima paket jaringan irigasi dengan nilai anggaran sekitar Rp19,4 miliar tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur pendukung sektor pertanian di NTT. Namun, keberhasilan program ini nantinya tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau rampungnya pekerjaan sesuai kontrak. Lebih dari itu, manfaat nyata bagi petani menjadi tolok ukur penting, terutama dalam memastikan ketersediaan air, meningkatkan produktivitas lahan, dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
