Kupang, SonafNTT-News.com. Ketika sebagian masyarakat Flores masih bertahan di pengungsian, ketika duka akibat gempa belum sepenuhnya reda, dan ketika getaran susulan masih menjadi kecemasan bagi banyak keluarga, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan satu hal: pelayanan kepada rakyat tidak boleh berhenti.
Dalam suasana penuh keprihatinan tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melantik Fransiskus Sales Sodo sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Jumat (28/8/2026). Turut hadir Bupati TTU Falentinus D.Kebo, Bupati TTS Eduard Markus Lioe, Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki, S.Ars., M.Ars, Wakil Bupati Rote Ndao,Apremoi Dudelusy Dethan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Ketua DPRD NTT Ir. Emilia Nomleni, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi NTT, Pejabat dan Staf Dinas Vertikal Lingkup Provinsi NTT.
Pelantikan ini bukan sekadar pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan. Di tengah masa tanggap darurat pascagempa Flores, kehadiran Sekda definitif menjadi bagian penting dari upaya memastikan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, penanganan bencana, dan agenda pembangunan tetap berjalan.
Sebab, bagi masyarakat yang sedang menghadapi bencana, pemerintah bukan hanya tentang kantor, rapat, surat keputusan, atau tumpukan dokumen.
Pemerintah adalah tentang bantuan yang tiba ketika dibutuhkan, pelayanan kesehatan yang hadir ketika masyarakat sakit, kebutuhan dasar yang terpenuhi, serta keputusan yang cepat ketika warga berada dalam situasi sulit.
Karena itu, birokrasi diwajibkan untuk benar-benar hadir dan bekerja. Selain itu, ketika angka berubah menjadi wajah manusia
Gubernur Melki mengawali sambutannya dengan mengajak seluruh undangan mengheningkan cipta dan berdoa bagi masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Pulau Flores.
Gempa berkekuatan 7,7 SR yang terjadi pada 15 Agustus 2026 telah meninggalkan luka yang dalam bagi NTT.
Berdasarkan pemutakhiran data BNPB yang disampaikan Gubernur, sebanyak 105 orang meninggal dunia dan 1.673 orang mengalami luka-luka. Sekitar 180.000 warga masih berada di pengungsian, sementara puluhan ribu rumah mengalami kerusakan.
Hingga Jumat (28/8/2026), BMKG juga masih mencatat 7.492 gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Di balik angka-angka tersebut ada manusia.
Ada keluarga yang kehilangan anggota keluarga. Ada rumah yang tidak lagi bisa ditempati. Ada anak-anak yang harus menjalani hari-hari di pengungsian. Ada orang tua yang masih diliputi kecemasan setiap kali tanah kembali bergetar. Karena itu, proses pemulihan bukan pekerjaan sehari atau dua hari.
Masyarakat membutuhkan pemerintah yang terus hadir, bukan hanya ketika kamera menyala, tetapi selama proses panjang untuk kembali berdiri.
Gubernur Melki menegaskan bahwa Sekda bukan sekadar pejabat yang mengurusi administrasi pemerintahan. Sekda merupakan koordinator utama birokrasi yang harus memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu arah.
“Di tengah suasana duka, hari ini kita melantik Sekretaris Daerah Provinsi NTT. Pelantikan hari ini memiliki arti yang sangat penting. Hari ini kita sedang memastikan mesin Pemerintahan Provinsi NTT memiliki penggerak koordinasi yang definitif,” tegas Melki.
Birokrasi tidak boleh berhenti pada dokumen dan rapat. Kebijakan harus turun menjadi kerja nyata dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Saya tidak membutuhkan birokrasi yang hanya pandai membuat dokumen. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan,” kata Gubernur Melki.
Ia lanjut menyampaikan bahwa, warga terdampak gempa tidak membutuhkan birokrasi yang lambat. Mereka membutuhkan keputusan yang cepat, koordinasi yang jelas, bantuan yang tepat sasaran, serta pelayanan yang mudah diakses.
Ia lanjut menerangkan bahwa pengawasan harus diperkuat agar seluruh dana digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Jangan main-main dengan dana bencana. Kalau kita main-main dengan dana bencana, maka itu bisa mendatangkan ‘bencana’. Setiap rupiah harus memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa, setiap anggaran penanganan bencana terdapat kebutuhan manusia: makanan bagi warga pengungsian, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, perbaikan fasilitas publik, hingga proses pemulihan kehidupan masyarakat.
Karena itu, integritas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan bencana.
Ketika masyarakat sedang kehilangan rumah dan harta benda, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi sesuatu yang sangat berharga.
Birokrasi harus menjadi jembatan, bukan sekat
Melki juga meminta Sekda baru menjadi jembatan antara visi kepemimpinan daerah dengan kerja nyata birokrasi.
“Saya dan Pak Wakil Gubernur membutuhkan Sekda yang mampu menjadi jembatan antara visi kepemimpinan daerah dengan kerja nyata birokrasi,” ujarnya.
Ia menginginkan birokrasi yang mampu menyelesaikan masalah, membangun komunikasi, bukan sekat; menggerakkan, bukan menghambat; serta memberikan keteladanan bagi masyarakat NTT
Ia juga menyebut, Pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga reformasi birokrasi harus tetap berjalan.
Dengan kata lain, pemerintah menghadapi dua pekerjaan besar sekaligus: memulihkan masyarakat yang terdampak bencana dan menjaga masa depan pembangunan NTT tetap berjalan.
