Kupang, SonafNTT-News.com. Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Bank NTT (Perseroda) dan Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT, Rabu (22/7/2026). Dalam forum tersebut, Direktur Bank NTT Charlie Paulus menegaskan komitmen perseroan untuk menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 miliar hingga akhir tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain alokasi KUR, Bank NTT juga menyediakan alokasi pembiayaan sebesar Rp50 miliar bagi pekerja migran. Menurut Charlie, kedua program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Kami berupaya menyalurkan seluruh alokasi KUR tahun ini sesuai ketentuan yang berlaku. Saya juga meminta seluruh pimpinan kantor cabang memperkuat kerja sama dengan bupati, wali kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar KUR benar-benar dapat diakses masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usaha produktif,” ujarnya kepada awak media di Kantor DPRD Provinsi NTT.
Dalam keterangannya, Charlie menjelaskan bahwa transformasi Bank NTT tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja bisnis, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Manajemen terus melakukan berbagai perbaikan melalui pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, memperkuat budaya kepatuhan, serta mencegah terjadinya praktik fraud.
Ia menegaskan bahwa setiap pimpinan kantor cabang diwajibkan memiliki integritas, kredibilitas, dan jiwa kewirausahaan. Menurutnya, pemimpin cabang harus mampu membaca potensi ekonomi lokal, melahirkan inovasi, serta menghadirkan solusi nyata yang berdampak pada kemajuan Bank NTT maupun kesejahteraan masyarakat.
“Bank NTT adalah lembaga bisnis. Karena itu, setiap kepala cabang harus memahami potensi daerahnya, memiliki jiwa entrepreneur, serta mampu menciptakan langkah-langkah strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Charlie juga menilai setiap kabupaten dan kota di NTT memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan produktif. Oleh sebab itu, sinergi kantor Bank NTT dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar mampu melahirkan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tanamkan cinta yang tulus melalui karya nyata bagi NTT. Kalau Bank NTT maju, maka ekonomi masyarakat juga akan semakin berkembang,” katanya.
Sementara, RDP tersebut turut membahas sejumlah agenda strategis, antara lain rencana kerja dan pengembangan usaha BUMD, target kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi kinerja keuangan, serta rencana penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT kepada BUMD.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT, Yohanes De Rosari, SE, didampingi Wakil Ketua Komisi III Kristoforus Loko, S.Fil., dan Pata Vinsensius, SH., MM. Pertemuan ini menjadi momentum bagi DPRD untuk memastikan Bank NTT terus memperkuat tata kelola, meningkatkan pelayanan, dan mengoptimalkan perannya sebagai bank pembangunan daerah yang mampu menggerakkan ekonomi NTT melalui pembiayaan produktif dan penguatan
sektor UMKM.
