Kupang, SonafNTT-News.com. Persiapan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXVIII tahun 2028 mulai mendapat perhatian serius. Komisi V DPRD NTT menyetujui Pergeseran anggaran sebesar Rp1 miliar untuk Dinas Pemuda dan Olahraga (PPO) Provinsi NTT sebagai bagian dari langkah persiapan menuju ajang olahraga nasional tersebut.
Kesepakatan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPRD NTT bersama Dinas PPO NTT, RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi NTT serta Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Kamis (3/9/2026).
RDP tersebut membahas agenda pergeseran anggaran mendahului perubahan pada sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas PPO, RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang dan Bagian Kesejahteraan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi V DPRD NTT, Syafrudin Pua Rake, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Neil Rondo dan Agustinus Nahak.
Sejumlah anggota DPRD NTT juga turut hadir, di antaranya Ketua Fraksi Partai NasDem Kasimirus Kolo, Muhammad Ansor, Mercy Piung, Marlina Un, Debora A. Lende, dan Jimur Siena Katrina.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, usai mengikuti RDP menyampaikan bahwa pelaksanaan PON XXVIII tentunya membutuhkan dana persiapan dan penyelenggaraan yang harus mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
Menurutnya, dukungan anggaran untuk penyelenggaraan PON bersumber dari APBD Provinsi NTT dan telah dibagi dalam tiga tahap.
“Untuk penyelenggaraan PON didukung melalui APBD I, yakni dibagi dalam tiga tahap. Tahap I dan II masing-masing Rp75 miliar, sedangkan tahap III sebesar Rp100 miliar. Selain itu, ada juga dukungan anggaran dari 22 Kabupaten/Kota,” ujar Agustinus.
Menurut, Anggota DPRD NTT dapil TTU, Belu, dan Malaka, melalui skema tersebut, total dukungan APBD Provinsi NTT yang disiapkan mencapai Rp 250 miliar. Besarnya anggaran ini tentu menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan uang daerah dalam mempersiapkan agenda olahraga berskala nasional.
Di tengah kebutuhan anggaran PON, RDP juga menghasilkan sejumlah keputusan terkait kebutuhan pelayanan publik lainnya.
Untuk Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar untuk rehabilitasi rumah ibadah di wilayah terdampak gempa maupun daerah lainnya yang penggunaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing Kabupaten/Kota.
Sementara itu, RSUD Prof. W.Z. Yohanes Kupang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar yang diperuntukkan bagi pengadaan obat-obatan.
Ia menegaskan bahwa Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan anggaran daerah tidak semata-mata berkutat pada persiapan PON. Di satu sisi, pemerintah daerah diwajibkan memastikan NTT siap menjadi tuan rumah event olahraga nasional. Namun disisi lain, kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan kesehatan dan rehabilitasi rumah ibadah, tetap menjadi prioritas yang tidak boleh terabaikan.
Sementara Kepala Dinas PPO Provinsi NTT, Alfonsus Theodorus, S.T., M.T., menjelaskan bahwa RDP tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan persiapan NTT menuju PON XXVIII 2028 dapat dilakukan secara lebih terencana.
Menurut Alfonsus, tambahan anggaran Rp1 miliar yang disepakati dalam RDP tersebut diarahkan untuk mendukung tahapan persiapan menghadapi PON XXVIII.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan penyelenggaraan dan persiapan olahraga nasional tidak hanya berkaitan dengan pertandingan, tetapi mencakup berbagai kebutuhan pendukung yang membutuhkan dukungan anggaran.
“Untuk biaya penyelenggaraan sangat banyak, baik untuk wasit, akomodasi, transportasi, publikasi, sumber daya manusia, kurang lebih ada 12 item sehingga alokasi anggaran setiap cabang olahraga cukup tinggi,” ujarnya.
Karena itu, menurut Alfonsus, pembahasan anggaran sejak jauh hari menjadi penting agar kebutuhan PON 2028 tidak menumpuk menjelang pelaksanaan.
“RDP hari ini untuk menjawab kebutuhan PON 2028 dan hal ini juga sebagai solusi fiskal di tahun 2027,” katanya.
Alat Olahraga Masuk Anggaran Reguler
Di tengah kebutuhan anggaran yang cukup besar, Alfonsus juga memastikan bahwa pengadaan peralatan olahraga telah dialokasikan melalui dana reguler.
tambahan Rp1 miliar yang dibahas dalam RDP tidak semata-mata diarahkan untuk pengadaan peralatan olahraga, melainkan mendukung berbagai kebutuhan persiapan dalam menghadapi PON XXVIII 2028.
Hal ini menjadi penting mengingat persiapan menuju PON membutuhkan perencanaan lintas sektor, mulai dari pembinaan atlet, kebutuhan teknis pertandingan, akomodasi, transportasi hingga dukungan sumber daya manusia dan publikasi.
Media Diminta Ikut Kawal Persiapan PON
Menariknya, Dinas PPO NTT juga menaruh perhatian terhadap peran media dalam persiapan menuju PON XXVIII.
Alfonsus menyampaikan bahwa alokasi anggaran khusus media telah disiapkan, baik untuk media cetak, televisi maupun media elektronik.
Menurut dia, media tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga memiliki posisi penting sebagai alat kontrol sosial dalam mengawal pembangunan daerah.
“Mari kita sinergi bersama dan optimalkan peran masing-masing, sukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-28. Media massa sebagai alat kontrol dan memiliki peran strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah,” tegasnya.
