Komitmen Hadirkan Infrastruktur Berkualitas, BPJN Bahas Program Strategis Bersama Komisi IV DPRD NTT
Kupang, SonafNTT-News.com. Komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas dan merata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali ditegaskan dalam rapat kerja antara Komisi IV DPRD NTT dan sejumlah balai teknis kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur di daerah. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD NTT, Jumat (5/6/2026), menjadi forum penting untuk memastikan berbagai program pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, SH, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Drs. Obed Naitboho, M.Si, serta dihadiri anggota Komisi IV DPRD NTT. Turut hadir Kepala Satuan Kerja PJN II NTT, Andria Muharami Fitra, ST, M.Eng.Sc, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Mahmah Dian Mahendra, ST, MT, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan 1 Nusa Tenggara II Frengky Welkis, ST, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTT, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT Kementerian PUPR, serta Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II.
Pantauan media, salah satu fokus utama dalam Rapat Dengar Pendapat yakni sebaran paket program pembangunan infrastruktur APBN Tahun Anggaran 2026 di seluruh wilayah NTT, sekaligus mengevaluasi progres pelaksanaan serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Dalam forum tersebut, Kepala Satuan Kerja PJN II NTT, Andria Muharami Fitra, ST, M.Eng.Sc, memaparkan berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan nasional dinilai tetap menjadi prioritas mengingat infrastruktur jalan merupakan urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di NTT.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, SH, Dalam keterangannya menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat yang sudah berlangsung membahas dan akan memantau secara detail pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Jalan, Irigasi Perumahan, Sumur Bor yang bersumber dari APBN
“ Kami memilih RDP Hari ini sebagai persiapan dilakukan monitoring program kegiatan 11-14 juni 2026 “ ujar Anggota DPRD NTT asal Partai Kebangkitan Bangsa
Menurutnya, Monitoring yang dilakukan untuk mengetahui lebih dekat progres pekerjaan fisik di lapangan. Komisi IV DPRD NTT memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama bagi daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Infrastruktur yang baik tidak hanya memperpendek jarak tempuh, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan berbagai peluang ekonomi lainnya.
“ saya mencontohkan ruas Jalan Nobeleto mengarah ke daerah pengungsi melewati hutan Lindung dan sudah ada surat permohonan dari Pa Bupati sejak tanggal 15 april ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.kami berharap melalui advokasi yang dilakukan ruas Jalan tersebut segera dikerjakan untuk memudahkan masyarakat di wilayah tersebut karena anggaran sudah tersedia “ pungkasnya
Selain membahas program yang sedang berjalan, rapat juga mengulas sejumlah kondisi lapangan untuk meningkatkan pelaksanaan proyek infrastruktur. Mulai dari kondisi geografis NTT yang menantang, faktor cuaca, ketersediaan lahan, hingga kebutuhan koordinasi lintas sektor.
Lebih lanjut dijelaskan, untuk balai Perumahan harus memperhatikan secara akurat data penerima bantuan dan rekan-rekan Balai Perumahan juga siap mendampingi kami monitoring.
“Untuk lokasi todo, di Kabupaten Flores Timur hingga saat ini lahannya belum diselesaikan dan kami segera agendakan Pertemuan bersama pemda untuk solusi penanganannya karena anggaran bantuan perumahan sudah ada, targetnya kami selesaikan di bulan ini.” ujarnya
Ia tegaskan alokasi anggaran harus dimanfaatkan dengan baik untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan hal ini juga sangat membantu pemerintah karena kondisi beban fiskal daerah yang cukup berat
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan hasil pembahasan tersebut memiliki arti penting karena pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Jalan yang lebih baik, sistem sumber daya air yang memadai, kawasan permukiman yang layak, serta pembangunan fasilitas publik yang berkualitas diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan Rapat ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan. DPRD sebagai representasi masyarakat berperan memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga, sementara balai-balai teknis kementerian bertugas memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target dan standar yang ditetapkan.
Di tengah tuntutan masyarakat akan pembangunan yang semakin merata dan berkualitas, forum koordinasi seperti ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama. Harapannya, berbagai program infrastruktur yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat NTT.
Ia menambahkan dengan kolaborasi yang kuat antara DPRD, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan infrastruktur di NTT diharapkan terus bergerak maju, menghubungkan wilayah, memperkuat perekonomian daerah, dan membuka lebih banyak peluang bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok provinsi kepulauan tersebut.
About The Author
